Industri Tekstil Hadapi Tekanan Berat, Pelaku Usaha Minta Kebijakan Impor Lebih Proporsional

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat berbagai tantangan, baik dari sisi domestik maupun global. 

Salah satu penyebab utama adalah menurunnya permintaan ekspor dari negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, yang saat ini tengah bersiap menerapkan tarif tinggi terhadap produk-produk tekstil.

Selain itu, wacana pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk Benang Partially Oriented Yarn (POY) dan Drawn Textured Yarn (DTY) turut memperumit situasi. 

Kedua jenis benang tersebut merupakan bahan baku utama dalam produksi kain sintetis dan berbagai produk tekstil lainnya. 

BACA JUGA:Efek Samping Masker Putih Telur untuk Wajah: Waspadai Risiko Tersembunyi di Balik Perawatan Alami

Stabilitas pasokan serta harga yang kompetitif dari bahan baku ini sangat krusial bagi kelangsungan sektor hilir industri tekstil, seperti garmen, konveksi, dan tekstil rumah tangga.

Pelaku usaha menyampaikan bahwa kapasitas produksi dalam negeri untuk POY dan DTY masih belum optimal, khususnya dalam aspek volume, konsistensi kualitas, dan keterjangkauan harga. 

Meski memahami pentingnya instrumen seperti BMAD untuk melindungi produsen dalam negeri, mereka menekankan perlunya keseimbangan dalam pelaksanaan kebijakan agar sektor hilir yang padat karya tidak menjadi korban dari kebijakan protektif tersebut.

Peningkatan bea masuk terhadap POY dan DTY dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi, yang pada gilirannya bisa menurunkan daya saing produk tekstil nasional, baik di pasar lokal maupun internasional.

BACA JUGA:Penemuan Spesies Siput Baru di Pulau Bacan Perkuat Posisi Wallacea sebagai Surga Hayati

Dalam laporan akhir yang disusun Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), terdapat usulan untuk mengenakan BMAD dengan tarif hingga 42,30%. 

Menanggapi hal ini, lebih dari 101 perusahaan tekstil nasional mengajukan petisi kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Petisi tersebut berisi harapan agar kebijakan pengendalian impor dilaksanakan secara proporsional, dengan mempertimbangkan kapasitas produksi nasional dan kebutuhan sektor hilir.

Para pelaku industri berharap pemerintah dapat menyusun kebijakan berbasis data yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan industri hulu dan keberlanjutan ekosistem industri secara keseluruhan.

Sumber: