Aliansi Mahasiswa Lampung Gelar Aksi Protes, Soroti Kebijakan Efisiensi Anggaran

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi mahasiswa se-Provinsi Lampung menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Provinsi Lampung, pada Senin, 17 Februari 2025. 

Para mahasiswa turun kejalan untuk menyerukan aksi sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

Mahasiswa yang melakukan aksi kali ini  berasal dari berbagai kampus yang ada di Lampung, diantaranya Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Universitas Politeknik Negeri Lampung (Polinela), dan Universitas Bandar Lampung (UBL).

Para mahasiswa datang ke kantor DPRD Provinsi Lampung dengan membawa satu buah unit mobil yang digunakan untuk menyampaikan orasi, serta beberapa bentangan banner yang memuat tuntutan aspirasi. Tampak pula aparat kepolisian dan Satpol PP yang melakukan pengamanan di lokasi.

BACA JUGA:Pj Gubernur Samsudin Dorong Pariwisata Menjadi Motor Penggerak Ekonomi dan Pembangunan Lampung

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan orasi dengan niat baik, namun mengapa niat baik kami dihadang oleh kawat berduri?" ungkap Salah satu orator dari atas mobil.

Ia menambahkan, kebijakan yang sedang diterapkan berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat, serta mengganggu stabilitas pendidikan di Indonesia.

"Kami, seluruh elemen mahasiswa di Provinsi Lampung, hadir untuk menyuarakan keresahan terhadap isu-isu nasional yang sedang ramai diperbincangkan saat ini," serunya.

Berikut adalah beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para peserta aksi unjuk rasa:

BACA JUGA:Pimpin Upacara Bulanan di Lingkungan Pemprov Lampung, Samsudin Pamit Ajak ASN Dukung Pemimpin Terpilih

1. Menuntut Pemerintah Pusat untuk melakukan kajian ulang terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan menjadikan pendidikan serta kesehatan sebagai prioritas utama dalam anggaran negara.

2. Meminta Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat dalam menangani kasus-kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi Lampung.

3. Menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera menyelesaikan masalah sampah, banjir, dan perbaikan infrastruktur yang ada di Kota Bandar Lampung.

Sumber: