Bawaslu Lampung Barat Selesaikan 100 Kejadian Khusus Selama Proses Tungsura Pilkada 2024
Bawaslu Lampung Barat atasi kekurangan surat suara di 77 TPS tanpa hambatan--
LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Lampung Barat berlangsung dengan lancar, meskipun tercatat adanya 100 kejadian khusus yang memerlukan penanganan selama proses pemungutan suara pada 27 November 2024.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung Barat memastikan setiap kendala tersebut ditangani dengan segera dan tidak mempengaruhi kelancaran proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Lampung Barat, Novri Jonestama, menegaskan bahwa pemilu di wilayah ini tidak mengalami pelanggaran berat, seperti politik uang atau kecurangan yang dapat memicu pemungutan suara ulang.
"Setiap masalah yang muncul segera diatasi sesuai prosedur, dan hal ini memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang signifikan," ujar Novri, pada Kamis, 28 November 2024.
BACA JUGA:Pilkada Usai, Bupati Lampung Selatan Ucapkan Terima Kasih ke Kepala Desa
Di antara kendala yang dihadapi, 77 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengalami kekurangan surat suara. Bawaslu berhasil mengatasi masalah ini dengan cepat, dengan mendistribusikan surat suara cadangan dari TPS terdekat.
Selain itu, ditemukan tiga surat suara yang rusak, yang segera diganti setelah koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.
Masalah lain yang tercatat adalah beberapa kesalahan administratif, seperti keliru memasukkan surat suara ke kotak yang salah dan kekurangan tanda tangan pada formulir C1.
Semua masalah ini berhasil diselesaikan di tingkat TPS tanpa mengganggu proses penghitungan suara.
BACA JUGA:KPU Lampung Utara Gelar Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada
Menurut Novri, keberhasilan dalam menangani kendala tersebut tak lepas dari langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu sejak awal.
Sosialisasi kepada masyarakat, pelatihan kepada penyelenggara pemilu, serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait menjadi kunci penting untuk meminimalisir potensi pelanggaran.
Pentingnya sinergi dengan pihak keamanan, seperti Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, juga sangat berperan dalam kelancaran pengawasan.
Kolaborasi ini memungkinkan setiap masalah di lapangan dapat segera diatasi dengan profesionalisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: