Mantap! DPMPTSP Lampung Barat Ujicoba Penerapan Mal Pelayanan Publik Digital

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID - Pemkab Lampung Barat dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan uji coba penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital  mulai Senin 22 April 2024.

“Jadi mulai Senin 22 April 2024, kita baru melakukan uji coba penerapan Mal Pelayanan Publik untuk mengakomodir pelayanan perizinan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan,” tegas Kepala DPMPTSP Drs. Daman Nasir, M.P, Kamis 25 April 2024

Dijelaskannya, berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : B/717/PP.00.04/2023, Perihal Hasil Penilaian Kesiapan Implementasi MPP Digital, tanggal 28 November 2023, bahwa hasil rekapitulasi kesiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah mengusulkan pemanfaatan MPP Digital dengan hasil konsolidasi data yaitu per tanggal 4 November 2023.

Terdapat 115 kabupaten dan kota yang telah mengusulkan permohonan pemanfaatan MPP Digital kepada Kementerian PANRB pada link yang tertera di Surat Peminatan.

BACA JUGA:Waw! Harga Jual Kopi di Lampung Barat Tembus Hingga Rp76 Ribu

Selanjutnya, Kementerian PANRB telah melakukan penilaian kesiapan implementasi MPP Digital dengan beberapa variabel diantaranya minimal 4,4% persentase Identitas Kependudukan Digital dari Kementerian Dalam Negeri dan minimal 60% persentase kualitas pengisian data pada Sistem Informasi SDM Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.

“Nah, untuk Kabupaten Lampung Barat mendapatkan hasil dari penilaian kesiapan implementasi MPP Digital yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB dengan hasil nilai Identitas Kependudukan Digital (IKD) 6,56% dan nilai Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK) 79,37% sehingga Kabupaten Lampung Barat terpilih menjadi lokus penyelenggaraan MPP Digital,” ujar dia

Seraya menambahkan, bagi kabupaten dan kota yang terpilih menjadi lokus, akan dilakukan penetapan ke dalam Keputusan Menteri PANRB dan selanjutnya dilaksanakan evaluasi implementasi MPP Digital secara berkala oleh Kementerian PANRB.

Lebih jauh dia mengatakan, untuk Kabupaten Lampung Barat, saat ini MPP Digital baru mengakomodir pelayanan perizinan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah disahkan dan berlaku efektif sehingga layanan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengalami perubahan. 

BACA JUGA:Program Ketahanan Pangan dan Stunting, Kubuliku Jaya Salurkan Bantuan Alsintan dan Pipa Air Bersih

“Untuk syarat pengajuan SIP Baru bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu harus memiliki STR dan harus memiliki tempat praktik. Sementara syarat pengajuan perpanjangan SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yaitu harus memiliki STR, harus memiliki tempat praktik dan pemenuhan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP),” jelasnya

“Perubahan aturan terbaru dalam penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah diakomodir dalam Aplikasi MPP Digital,” sambungnya.

Masih kata Daman, manfaat dari implementasi MPP Digital dan jenis layanan yang telah terakomodir di dalamnya yaitu adanya digitalisasi Pelayanan Publik melalui MPP Digital yang merupakan bagian dari portal pelayanan publik, bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik digital di pusat maupun daerah untuk memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah tanpa harus mengunduh banyak aplikasi.

Selanjutnya, bahwa MPP Digital telah mengakomodir layanan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sejumlah 27 jenis layanan dengan rincian yaitu Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM), Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT), Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), Surat Izin Praktik Bidan (SIPB), Surat Izin Praktik Dokter (SIP D), Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP DR G). 

Sumber: