Kapolda Lampung Cek Langsung Pengamanan Kotak Suara di PPK

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Kepolisian Daerah (Polda) Lampung dan Jajaran Polres dan Polresta masih terus berlanjut melakukan pengamanan terhadap kotak surat suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setelah sukses mengamankan jalannya pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilu, 14 Februari 2024 yang lalu. 

Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengecek langsung keamanan kotak suara yang tersimpan di PPK di Kecamatan Langkapura, Kemiling dilanjutkan ke Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Natar dengan tujuan agar kotak suara tetap aman dan tidak terjadi kehilangan maupun kerusakan pada kotak suara yang sudah dihitung tersebut pada Sabtu 17 Februari 2024.

Kapolda Lampung menegaskan bahwa pengamanan kotak surat suara di PPK ini akan tetap berlangsung selama Kotak Surat hasil penghitungan tersebut masih di PPK. 

“Kami berkomitmen untuk terus menjaga keamanan surat hasil pemungutan suara dan perlengkapan lain di Provinsi Lampung. Selain penempatan personil pengamanan ditiap-tiap PPK selama 24 jam, Polri juga melakukan patroli rutin di sekitar PPK guna mencegah terjadinya gangguan keamanan," kata Kapolda.

BACA JUGA:Menyikapi Ketersediaan Beras Disinyalir Langka, Gubernur Arinal Tinjau Operasi Pasar Beras  

"Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas selama proses rekapitulasi suara di PPK," kata Kapolda.

Lebih lanjut Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadilah Astutik menambahkan bahwasanya pengecekan dilakukan dilakukan untuk memastikan personel Polri yang melaksanakan pengamanan dilokasi tersebut agar benar-benar di atensi.

“Pengamanan terhadap gudang penyimpanan surat suara menjadi prioritas utama. Polda Lampung juga menggelar patroli dan penempatan personel Kepolisian di sekitar titik-titik strategis dilakukan untuk mencegah potensi ancaman atau gangguan selama proses pergeseran logistik,”jelasnya.

Dalam hal ini juga Kabid Humas Polda Lampung menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian mencurigakan yang dapat mengancam integritas pemilu.*

Sumber: