Ustadz Adi Hidayat Usulkan Format Debat Capres-Cawapres

MEDIALAMPUNG.CO.ID- Ustadz Adi Hidayat menyoroti debat calon wakil presiden (debat cawapres) 2024 pada Jumat, 22 Desember 2023 lalu.

Menurutnya, debatnya masih jauh dari sisi substansial yang diharapkan.

“Tanpa mengurangi kebaikan, kemuliaan dan kehormatan untuk seluruh paslon. Tetapi, kita belum mendapatkan gambaran komprehensif tentang tema debat terkait, baik dari strategi ataupun implementasi program dari tugas-tugas wapres yang semalam dikemas di bidang-bidangnya. Baik dari bidang keuangan, ekonomi kerakyatan, digital, sampai pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan sebagainya.Kita belum melihat secara substansial apa yang nantinya akan dikembangkan di Indonesia selama 5 tahun ke depan ini”. ucap Ustadz Adi Hidayat.

Keterbatasan waktu dan keadaan sehingga membuat para cawapres tidak memungkinkan untuk memaparkan secara substansial dengan optimal.

BACA JUGA:Ketika Cobaan Hidup Terasa Berat, Nasehat Ustadz Adi Hidayat Lakukan Hal Ini

Namun, Ustadz Adi Hidayat memaklumi jika hal tersebut terjadi dan menjadi catatan yang dapat dievaluasi oleh KPU.

“Dari dasar inilah yang seharusnya dijadikan sebagai acuan untuk mengusulkan supaya tidak ada terkesan ewuh pakewuh saat debat, dalam hal menghadirkan argumentasi atau juga dalam hal saling tanya dan jawab,” ujar UAH.

Usulan dari Ustadz Adi Hidayat yang dapat dipertimbangkan KPU untuk format Debat Capres-Cawapres. 

UAH berusul, untuk nanti debat ke depannya menghadirkan panelis-panelis yang mewakili bagian dari provinsi-provinsi di Indonesia yang sudah dipilih secara profesional dan proporsional.

BACA JUGA:Ini Penjelasan Ustadz Adi Hidayat Terkait Keutamaan Dzikir Malam

“Kalau punya lima atau enam sesi saat debat, dari 38 provinsi bisa di hadirkan enam sampai tujuh panelis di setiap sesi yang mewakili bagian dari seluruh provinsi, Dan ini akan sangat fair bila pertanyaan-pertanyaan ditujukan langsung oleh yang mewakili setiap provinsinya, membawa kegelisahan di daerahnya, permasalahan yang dihadapi di wilayahnya, lalu ditanyakan (solusi) kepada calon yang dimaksud,” katanya.

Dengan format debat seperti itu para capres-cawapres dapat mengetahui permasalahan yang terjadi sebenarnya, sehingga program akan dirancang bukan sekadar sebuah konsepsi yang belum tentu dibutuhkan masyarakat pada umumnya. 

“Sekalipun itu tentu memiliki kajian-kajian hukum tersendiri, draf naskah hukum tersendiri yang dipelajari, tapi akan sangat lebih baik jika itu didapat dari persoalan real yang hadir di lapangan kemudian didengar visi dan misinya," tutur UAH.

Disini Ustadz Adi Hidayat menilai, panelis dari berbagai provinsi akan lebih ideal, bebas, objektif, dan tepat terhadap sasaran-sasaran materi debat. Sehingga publik nantinya dapat menangkap secara genuine dan natural bagaimana karakteristik dan cara berpikir secara konseptual capres-cawapres.*

Sumber: