Laporan Pembagian APD Dinkes Pesawaran Bohong?

Medialampung.co.id-Komisi IV DPRD Kabupaten Pesawaran menilai kinerja Dinas Kesehatan dalam menangani pencegahan dan penularan Virus Corona (Covid-19) di wilayah pesawaran  terkesan hanya Asal Bapak Senang (ABS) alias tidak serius.

"Kita maunya Dinas itu memberikan laporan ke pimpinan apa adanya. Sesuai dengan fakta yang terjadi di bawah, kalau memang APD itu belum ada bilang saja belum ada, jangan sebaliknya, memberikan laporan asal bapak senang. Jangan sampai pimpinan senang lantaran di bawah semua sudah beres padahal pada kenyataannya apa yang diharapkan belum juga terlaksana, ini kan gak bener," ungkap Arya Guna selaku sekretaris Komisi IV saat hearing dengan Dinas kesehatan di ruang paripurna DPRD setempat, Senin (6/4). 

Dikatakan, kebohongan Dinas Kesehatan ini terungkap saat dirinya bersama ketua DPRD dan Wakil Bupati melakukan baksos di sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Gedongtataan.

Dimana pada rapat gugus tugas penanganan Covid-19 pada Selasa (31/3) lalu, Dinas Kesehatan menyampaikan laporan bahwa mereka telah membagikan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap untuk tenaga medis ke semua Puskesmas. Akan tetapi pada kenyataannya berbanding terbalik dengan dilapangan

"Masalah APD ini pernah kita pertanyakan, pengakuan kadis nya semua APD sudah dibagi ke semua puskesmas yang ada. Akan tetapi pada kenyataannya setelah kita turun, ada ungkapan dari para tenaga medis bahwa mereka belum terima. Memang secara teknis kita tidak tahu karena jeda dua hari dari pengakuan kadis tertanggal 31 Maret bahwa APD sudah dibagikan, tapi pada kenyataannya bantuan itu belum sampai," ucapnya. 

Terkait hal ini, lanjut Arya, dirinya menyimpulkan bahwa kinerja Dinkes guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Pesawaran ini kurang maksimal

"Yang jelas kita belum percaya dari apa yang disampaikan diskes bahwa APD untuk pesawaran sudah dibagikan dan cukup. Maka untuk memastikan apa yang diutarakan kadis itu, kami komisi IV akan turun lagi ke ke beberapa puskesmas yang dimaksud. Setelah kita rapat komisi bersama yang lain, untuk menentukan jadwal turun ke bawah sejauh mana apa yang sudah disampaikan dinas tadi apa memang betul sudah terealisasi," tegasnya.  

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan, Harun Tri Djoko saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut tetap bersikukuh membantah apa yang dituduhkan  itu. Dan menegaskan bahwa APD yang dimaksud sudah dibagikannya ke seluruh puskesmas yang ada per tanggal 31 Maret.

"Ini cuma masalah komunikasi saja antara yang menerima dengan pimpinan tidak ada komunikasi. Terkait hal ini saya sudah panggil dari beberapa puskesmas dan APD itu sudah kita bagi per tanggal 31. Bukti tanda terimanya ada kok, jadi itu hanya masalah komunikasi antara yang menerima dan memberikan. Makanya perlu dibangun komunikasi, jangan sampai terputus di satu institusi," akunya. 

Sedangkan terkait adanya pengakuan bahwa APD yang digunakan saat ini itu dibeli menggunakan anggaran secara mandiri itu juga dibantah Harun

"Gak ada cerita mereka itu beli APD pakai dana pribadi. Makanya saya katakan puskesmas itu punya anggaran BLUD mereka bisa beli langsung dengan dana itu dan itu boleh, tidak masalah. Jadi gak ada cerita itu mereka beli APD dengan uang sendiri kan ada dana JKN mereka bisa pakai dana itu. Bahkan masker juga sudah kita bagi satu puskes 20 kotak," pungkasnya. (ozi/mlo)

Sumber: