DPRD Pesbar Hearing Dengan Disdikbud dan BKPSDM, Ini yang Dibahas

PESISIR BARAT, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Komisi I dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) menggelar hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM), membahas penghapusan tenaga honorer sesuai surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Hadir dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III, Zulkifli Roman, anggota Komisi III Hi. Liswandi., Rifzon Efendi, AE. Wardhana dan Anggota Komisi I Khairil Iswan, Kadisdikbud Edwin Kastolani Burtha., Sekretaris BKPSDM Amrul Haq. 

Dalam kesempatan itu, Khairil Iswan minta Pemkab Pesbar melalui BKPSDM agar membuat kebutuhan pegawai secara bertahap setiap tahun, karena tidak semua kebutuhan  dapat dipenuhi oleh pusat dalam satu tahun.

“Silahkan didata secara rinci kebutuhan pegawai kita ini berapa, mulai dari jenis keahlian, jenjang pendidikan dan sebagainya, sehingga bisa dipastikan usulan setiap tahunnya berapa,” ungkapnya.

Sementara itu, Rifzon Efendi menyampaikan, DPRD mendukung usulan kebutuhan PPPK formasi guru yang disampaikan Pemkab Pesbar untuk memenuhi kebutuhan guru di tengah rencana penghapusan tenaga honorer. 

“Dalam menyampaikan usulan formasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing sekolah, sehingga yang lulus nantinya sesuai dengan kebutuhan guru di masing-masing sekolah,” kata dia.

Sekretaris BKPSDM Pesbar Amrulhaq., mengatakan kini jumlah total tenaga kontrak daerah (TKD), mencapai 2.617 orang yang tersebar di pemerintah kabupaten, tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dalam usulan PPPK pemkab akan menyampaikan khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

“Kuota formasi PPPK hanya untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan, jadi kita fokus pada pengusulan jumlah formasi PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan,” terangnya.

Selain itu, Kadisdikbud Pesbar, Edwin Kastolani mengaku berdasarkan rakor teknis dengan Kementerian Keuangan, sudah ada gambaran terkait perekrutan PPPK untuk Kabupaten Pesbar namun belum dirinci berapa jumlah formasi. 

 

“Adanya penghapusan tenaga honorer itu berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia di bidang pendidikan di Kabupaten Pesbar, karena itu kita usulkan agar ada perekrutan ke kementerian bahkan sudah ada sinyal,” imbuhnya singkat. (ygi/d1n/mlo)

 

Sumber: