PMII Lamteng Akan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Medialampung.co.id - Ratusan massa berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di depan Gedung DPRD Lampung Tengah dengan pengawalan TNI-Polri dan Satpol PP.

Puluhan massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamteng diikuti perwakilan SPSI serta Ormas GMBI dan GML.

Massa menurunkan bendera merah-putih di depan Gedung DPRD Lamteng setengah tiang. Aksi berjalan kondusif dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Wakil Ketua II DPRD Lamteng Firdaus Ali mewakili anggota DPRD lainnya menyatakan aspirasi penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah disampaikan ke presiden dan ketua DPR RI.

"Surat  aspirasi penolakan sudah ditembuskan ke presiden dan ketua DPR RI. Ini menindaklanjuti aspirasi sebelumnya. Sudah disampaikan ke Jakarta. Ini kapasitas kami menyampaikan aspirasi saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang jadi keputusan terbaik," katanya.

Ketua PMII Lamteng Syarif Hidayatullah menyatakan aspirasi sudah disampaikan ke DPRD Lamteng.

"Alhamdulillah diterima dengan baik. Penyampaian aspirasi juga berjalan kondusif," katanya.

Penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, kata Syarif, tidak akan berhenti sampai di sini.

"Perjuangan kita demi rakyat tidak akan berhenti di sini. Kita akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi melalui PB PMII," tegasnya.

Sedangkan Asisten III Pemkab Lamteng Sarjito mewakili Pjs. Bupati Adi Erlansyah menyatakan aspirasi sudah diterima.

"Kita sudah terima aspirasinya. Kita akan rapat membahas hal ini untuk kemudian disampaikan ke pemerintah pusat terkait penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law," ungkapnya.

Sementara Kabag Ops. Polres Lamteng Kompol Juli Sundara mewakili Kapolres AKBP Popon Ardianto Sunggoro menyatakan unjuk rasa dikawal sekitar 160 personel gabungan.

"Kita kawal 160 personel gabungan TNI-Polri dan Satpol PP. Kita antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah unjuk rasa berjalan kondusif," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law juga  dilaksanakan di Lamteng. Diinisiasi oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamteng mengajak elemen masyarakat perwakilan buruh, petani, OKP, dan ormas bergerak bersama mengawal sampai rakyat menang. (sya/mlo)

Sumber: