Pertemuan Kemendagri-Lembaga Think Tank Bahas Evaluasi Pilkada

Pertemuan Kemendagri-Lembaga Think Tank Bahas Evaluasi Pilkada

Medialampung.co.id - Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pertemuan dengan lembaga think tank guna membahas evaluasi dan kajian secara konperensif pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada). Pertemuan itu berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung A Kantor Kemendagri, Jumat (6/5).

Pertemuan dipimpin Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., dan Staf Khusus Mendagri Dr. Kastorius Sinaga. 

Hadir dari internal Kemendagri adalah Peneliti BPP, Sekretaris dan Kapela Pusat di BPP, Direktur FKDH dan DPRD Ditjen Otda,  perwakilan dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, serta Tim Evaluasi Pilkada BPP. 

Lembaga think tank dihadiri antara lain Dr. Aditya Perdana Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), BE Satrio Peneliti Utama dan Nurul Fachiati dari Litbang Kompas, Khairunisa Agustyati Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fajar Nursahid Direktur Perhimpunan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), dan Dr. Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Fatoni menuturkan, Kementerian Dalam Negeri mengajak kepada lembaga think tank untuk melakukan evaluasi pilkada secara komprehensif dan objektif, dengan metodologi yang valid, kuat dan akuntabel. Sehingga hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dirinya mengimbau lembaga  yang terlibat dapat berperan di berbagai aspek namun tidak tumpang tindih.

Sementara itu, Kastorius menambahkan, Kemendagri tidak ingin mencampuri muatan evaluasi pilkada yang dilaksanakan lembaga think tank. Kemendagri memberikan dukungan dan fasilitasi, agar kajian dan evaluasi bisa maksimal.

Peneilit Utama Litbang Kompas, BE Satrio menyambut baik kerja sama tersebut. Litbang Kompas akan segera melakukan survei terhadap persepsi publik tentang pilkada. 

Survei dilakukan di 34 provinsi dan dimulai pada akhir Maret. Sehingga, paling lambat Bulan Mei sdh bisa diketahui hasilnya.

Pada pertemuan antara Kemendagri dan lembaga think tank tersebut, setiap lembaga menyampaikan berbagai isu ihwal pilkada yang dinilai krusial untuk disoroti. (*/mlo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: