Pendapatan Daerah 2020 Direncanakan Rp1,39 Triliun Lebih

Medialampung.co.id - Bupati Lambar Hi. Parosil Mabsus menyampaikan nota pengantar rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2020 di Ruang Sidang Marghasana DPRD, Senin (29/7/2019).

Dalam kesempatan itu, Parosil mengatakan, rancangan KUA dan PPAS tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan tahun ke 3 RPJMD tahun 2017-2022 dan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Lambar tahun 2020.

Menurut dia, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) nasional tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Sedangkan tema pembangunan Provinsi Lampung tahun 2020 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan”.

Guna mendukung tema pembangunan nasional dan Provinsi Lampung tahun 2020, maka tema pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2020 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pembangunan Perekonomian Guna Mengurangi Kemiskinan dan Ketertinggalan”.

Lanjut dia, prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2020 guna mencapai tema pembangunan, yaitu meningkatkan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan serta tangguh bencana,  meningkatkan kualitas layanan dasar untuk pembangunan sumberdaya manusia, mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan nilai budaya dan minat baca masyarakat, peningkatan kualitas aparatur yang profesional, Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kamtibmas.

Selain prioritas pembangunan,  lanjut dia, yang akan dilaksanakan di tahun 2020 juga program dan kegiatan mendukung pitu program serta menindaklanjuti tiga komitmen pemerintah daerah yaitu kabupaten konservasi, kabupaten literasi dan kabupaten tangguh bencana,” kata Parosil.

"Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2020,  direncanakan pendapatan daerah sebesar Rp1,39 triliun  lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar  Rp54,63 miliar lebih, dana perimbangan sebesar  Rp1,06 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar  Rp278,57 milir lebih,” ujar Parosil seraya menambahkan, penerimaan pembiayaan APBD Kabupaten Lambar selama ini hanya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar  Rp12,40 milar lebih

Masih kata dia,  berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23/2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas  urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2020, kata Parosil, program dan kegiatan dalam rangka pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu belanja langsung sebesar  Rp734,43 miliar lebih dengan rincian untuk belanja urusan wajib pelayanan dasar sebesar  Rp488,75 miliar lebih, urusan wajib non pelayanan dasar sebesar  Rp74,53 miliar lebih, urusan pilihan sebesar  Rp43,83 miliar lebih, urusan penunjang sebesar Rp37,06 miliar lebih dan unsur pendukung sebesar Rp90,24 miliar lebih. Kemudian, rencana belanja tidak langsung pada tahun 2020 direncanakan sebesar  Rp661,01 miliar lebih terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp439,68 miliar lebih, belanja subsidi sebesar  Rp1,08 miliar lebih, belanja hibah sebesar  Rp13,74 miliar lebih, belanja bantuan sosial sebesar  Rp181,50 juta , belanja bagi hasil kepada pemerintah desa sebesar Rp1,35 miliar  lebih, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar  Rp203,89 miliar  lebih serta belanja tidak terduga sebesar  Rp1,07 miliar  lebih.

“Selain pendapatan dan belanja daerah, pada tahun 2020 direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp12,40 miliar lebih yaitu berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan sebesar  Rp1,81 miliar lebih yang direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah,” pungkas dia. (lus/mlo)

Sumber: