Pemprov Gelar Bimtek Validasi dan Rasionalisasi Data Barang Milik Pemerintah

Medialampung.co.id - Pemerintah provinsi (Pemprov) Lampung melakukan workshop bimbingan teknis (bimtek) validasi dan rasionalisasi data barang milik pemerintah dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan aset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Fahrizal Darminto, diwakili Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Saiful Darmawan mengatakan, bimbingan ini juga untuk menekankan agar Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas.

“Bimbingan ini kan dimulai dari kepala OPD, Sekretaris beserta stafnya. Agar lebih mengetahui dalam pengelolaan aset, maka dari itu SDMnya harus mumpuni,” kata dia usai membuka workshop,  di hotel Emersia, Bandarlampung, Selasa (8/6).

Menurutnya, bimbingan yang dilaksanakan ini dianggap sangat perlu sekali. Apalagi saat ini ada beberapa kepala OPD yang masih baru, mungkin ia akan mendapatkan penyegaran dalam pelaksanaan workshop ini.

“Karena kadang-kadang yang kita kerjakan masalah uang, dan juga aset daerah. Saat ini OPD juga sering lalai. Apalagi yang jadi masalah temuan dari Badan Pemeriksaan itu adalah aset. Jadi ini kita mengingatkan kembali, apalagi mungkin kepala OPD yang masih baru, mungkin ada penyegaran, itu yang terpenting menata kembali peningkatan kualitas,” jelasnya.

Lanjutnya, Pelaksanaan workshop itu juga sekaligus memberikan buku inventaris barang ke setiap kepala OPD. “Itu tadi juga penyerahan buku inventaris barang. disana juga banyak penjelasan-penjelasan yang tentunya masalah aset. Misalkan barang-barangnya, ada aset baru, kegiatan baru, itu semua nanti harus segera dilaporkan,” tegasnya.

Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Lampung, Marindo mengatakan, pelaksanaan workshop ini selain peningkatan kualitas di setiap OPD, dilakukan juga penyerahan buku inventaris barang.

“Buku inventaris barang ini untuk menambah pengetahuan kawan-kawan di OPD. Buku inventaris ini baru, saat ini belum pernah dibagikan kepada OPD, baru ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan ini tujuannya untuk mendorong bagaimana kepala OPD mampu merekap semua data-data aset yang dikelola

“Dalam struktur, kepala OPD tugasnya adalah sebagai pengguna anggaran, lalu. Sekdaprov sebagai pengelola barang dalam daerah dan BPKAD sebagai membantu sekda sebagai mengelola barang. OPD dalam hal ini sebagai pengguna barang dan juga Sekertaris di setiap OPD juga juga akan menjadi tulang punggung,” pungkasnya. (ded/mlo)

Sumber: