Sejumlah Elemen Pertanyakan Bantuan Penanggulangan Bencana di Lampura

Medialampung.co.id - Masyarakat terdampak banjir di wilayah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), mulai mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah setempat.

Pasalnya, hingga hari ke-3 musibah banjir bandang yang melanda di tiga kelurahan, saat ini belum mendapatkan bantuan. Sementara, warga yang menjadi korban banjir mengharapkan bantuan dalam bentuk makanan siap saji dan pakaian layak pakai dalam kondisi kering.

Akibatnya, masyarakat setempat mulai mempertanyakan anggaran penanggulangan bencana selama ini yang dianggarkan pemerintah Lampura tiap tahunnya.

"Setahu saya banjir mulai terjadi disini sekitar Agustus 2013 lalu. Hingga sejak itu, belum pernah ada bantuan yang diberikan bagi warga terdampak banjir disini sampai dengan Tahun 2021," kata Nuraini (48) salah seorang warga Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan.

Sehingga, kata dia, warga yang menjadi korban terdampak banjir hanya dapat pasrah terhadap keadaan. Meski seringkali aparat yang datang, hanya melakukan pendataan namun tidak pernah ada realisasinya.

"Kami sudah di data, tapi kok sampai hari ini bantuan tak ada. Kami mempertanyakan anggaran tanggap siaga pemerintah daerah, dikemanakan selama ini," tambahnya.

Sementara, Plt. Dinas Sosial Kabupaten Lampura, Man Kodri mengaku hingga saat ini pihaknya masih menunggu data dari BPBD Lampura.

"Kita belum mendapat laporan dari BPBD Lampura, terkait pendataan warga yang terdampak banjir bandang yang di Kabupaten Lampura," kata Man Kodri, yang juga menjabat sebagai Asisten I Pemkab Lampura.

Ia mengaku, akan mengambil langkah koordinasi bersama dengan pemerintah provinsi dalam mengatasi hal tersebut (banjir, Red).

"Sampai sekarang data belum kami dapatkan, bila nanti dapat masih akan dibahas bersama dengan pak sekda. Secepatnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, mengenai persoalan ini," kata Man Kodri.

Ia mengaku, telah mengetahui adanya warga di sejumlah Kelurahan terdampak banjir dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Kita sudah mengetahuinya. Kedepan kita akan koordinasikan dengan pihak Provinsi," tegasnya.

Komisi IV, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampura, Arnol Alam berujar seyogyanya pemerintah daerah melalui dinas/instansi terkait dapat cepat tanggap terhadap permasalahan rakyat. Khususnya musibah bencana alam yang telah terjadi beberapa hari terakhir ini.

Masyarakat berada di bantaran sungai, pada musim hujan tiap tahunnya, selalu berlangganan banjir bandang. Luapan sungai dari aliran Way Umban dan Way Sesah, tersebut berada di pusat Kotabumi. Sehingga warga yang berada di sekitarnya selalu terkena dampak banjir.

"Secepatnya DPRD akan memanggil pihak-pihak terkait, guna mempertanyakan sejauh mana bantuan yang diberikan kepada masyarakat menjadi korban bencana alam. Khususnya yang terdampak banjir, akan kami panggil eksekutif dalam hal ini dinas Sosial dan BPBD Lampura," kata Arnold Alam.

Sementara, terkait dana taktis atau anggaran penanggulangan bencana daerah Lampura, di Tahun 2020-2021, Politikus Partai Golkar ini mengaku tak mengetahui jelas anggaran tersebut sampai dengan saat ini.

"Untuk anggaran terus terang komisi IV DPRD Lampura, belum mengetahui secara jelas. Itu juga (anggaran, red) kita akan pertanyakan," kata Arnol Alam.

Terpisah, Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO) Kotabumi, Suwardi, sekaligus Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial mendesak Pemkab Lampura, melalui dinas/instansi untuk membantu masyarakat terdampak banjir bandang tahun ini. 

"Pemerintah daerah seyogyanya harus cepat tanggap terhadap musibah yang melanda Kabupaten Lampura," kata dia.

Apalagi Kabupaten Lampura, kata dia, setiap tahunnya dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

"Pemkab Lampura, pasti menganggarkan untuk masalah bencana alam, khususnya banjir dan tanah longsor. Jika hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan bantuan, pertanyaannya jadi anggaran dikemanakan selama ini. Harusnya kan setiap tahun ada dana taktis itu," kata Suwardi.

Untuk itu, Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Lampura, agar membantu warga terkena bencana, khususnya bencana banjir bandang yang selama ini, belum tersentuh oleh pemerintah daerah.

"Suatu daerah, tentunya menganggarkan dana bencana alam, atau dana taktik. Dana itu, tentunya untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Tapi, hanya mendata dan terus mendata saja, kapan bantuannya sampai ke warga," tutupnya (adk/ozy/mlo)

Sumber: