Pemkab Minta Bantuan Provinsi Tangani Konflik Gajah

Medialampung.co.id - Pemkab Lampung Barat (Lambar) meminta kepada Pemerintah Provinsi Lampung untuk turut serta dalam penanganan konflik gajah dan manusia yang hampir terjadi setiap tahun di Pekon Roworejo Kecamatan dan Srimulyo Kecamatan Suoh, supaya tidak terus-terusan menjadi momok bagi masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai petani.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir. Sudarto mengatakan, konflik gajah dan manusia yang kerap terjadi tidak hanya menyebabkan aktifitas masyarakat terganggu karena khawatir dengan keberadaan gajah yang bisa saja mengancam keselamatan mereka, melainkan juga telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat.

"Masyarakat tidak bisa melakukan aktifitas karena keberadaan gajah, terakhir ada 12 ekor gajah turun ke permukiman dan telah menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat, ada beberapa rumah warga yang dirusak," ungkap Sudarto di hadapan enam anggota legislatif (Aleg) DPRD Provinsi Lampung saat reses di kabupaten setempat, Rabu (30/10).

Kata dia, perlu ada upaya konkrit untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga tidak terus meresahkan masyarakat. Campur tangan pemerintah provinsi sangat diharapkan dalam mencarikan solusi konflik gajah yang selalu terjadi setiap tahun.

"Karena itu melalui anggota legislatif provinsi kami berharap pemerintah provinsi bisa membantu daerah mencarikan solusi agar masalah itu tidak terus terjadi, sehingga masyarakat bisa nyaman dalam melakukan aktifitas, serta tidak terus merugi karena rumah dirusak atau tanaman yang habis oleh kawanan gajah tersebut," ujarnya.

Sementara itu, mewakili lima Aleg lainnya Mirzalie mengatakan, harapan dari pemerintah daerah tersebut akan dibahas lebih lanjut di tingkat provinsi bersama dengan dinas terkait. Ia juga menyampaikam keprihatinan pihaknya atas konflik gajah yang terus terjadi.

"Itu lokasinya ada di dekat perbatasan Lambar dan Tanggamus, tentu apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah akan kami bahas lebih lanjut di tingkat provinsi, kebetulan dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan terkait dengan APBD 2020, dan permasalahan itu juga mendesak untuk segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (nop/mlo)

Sumber: