Pemkab Lampura Fokus Definitifkan Bupati

Medialampung.co.id - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), saat ini tengah fokus pada proses mendefinisikan kepala daerah, pasca putusan inkrah yang ditetapkan kepada tersangka operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimpa Bupati non aktif Agung Ilmu Mangkunegara.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabupaten (Sekdakab) Lampura, Lekok, Selasa (11/8).

“Saat ini kita fokus kepada pendefinitifan kepala daerah, kalau soal lain itu belum," terangnya.

Terlebih, kata Lekok, menyampingkan sementara terhadap beberapa jabatan eselon lainnya yang mengalami kekosongan. Pasalnya, pada saat seleksi jabatan yang digelar belum lama ini, dari 11 lowong hanya membuahkan tiga jabatan saja, diantaranya Sekdakab, Kadis Perdagangan, dan Kadis Lingkungan Hidup.

Menurutnya, kekosongan jabatan eselon, mulai dari eselon II, III dan IV disana harus melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. 

Selain itu, lanjutnya, melihat keadaan keuangan sehingga membutuhkan waktu dan proses lebih lanjut. Sementara yang mendesak saat ini adalah pendefinitifan kepala daerah (Bupati).

"Kalau soal pengisian harus melalui lelang, dan itu baru dapat dilakukan setelah pembahasan perubahan (APBD). Itu juga akan dilihat kondisi keuangan, kalau dia memenuhi kemungkinan bisa. Tapi sebaliknya, urung bila tak memungkinkan kondisinya,” terangnya.

Hal itu mendapat sambutan dari berbagai elemen masyarakat disana. Macam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mereka memberikan dorongan kepada pemerintah untuk segera memproses pendefinitifan kepala daerah.

Sebab, dengan kondisi saat ini, dimana masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati menyebabkan terhambat pelaksanaan program pembangunan sehingga dibutuhkan pimpinan definitif.

“Ini sifatnya mendesak, sesuai dengan beliau (sekda) bilang. Sehingga kami mendorong agar cepat terealisasi, "kata Ketua PMII Lampura, Afat Satria belum lama ini.

Hal tersebut, kata dia, guna mendukung program pembangunan yang saat ini terkesan mandek.

"Jadi kami dari mahasiswa siap mensupport agar bisa segera didefinitifkan,” tegasnya.

Ia mengaku, diharuskannya mendefinitifkan Bupati, mendapat sambutan serupa dari elemen masyarakat lainnya. Macam politisi, organisasi ekstra kampus (HMI) dan akademisi disana. Sehingga dapat cepat dilakukan, sebab kebutuhannya sangat mendesak. (ozy/mlo)

Sumber: