Paslon Pilkada Waykanan Ikuti Teleconference Pilkada Berintegritas

Medialampung.co.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Waykanan bersama kedua Pasangan calon peserta Pilkada setempat mengikuti teleconference via zoom meeting dengan agenda Pilkada Berintegritas, sekaligus pembekalan kepada pasangan calon kepala daerah oleh KPK, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu, Rabu (11/11).

Dalam teleconference tersebut juga turut dihadiri Pasangan calon kepala daerah dari sejumlah daerah yang akan menggelar pilkada pada Desember mendatang. 

Ketua KPU Waykanan Refki Dharmawan, S.H., mengatakan, sesuai dengan undangan dari KPU RI menindaklanjuti surat dari KPK RI, pihaknya mengikuti rapat zoom meeting, dengan peserta KPU, Bawaslu, Kabupaten, calon kepala daerah, dari provinsi kepulauan Riau, Kaltim, NTT dan Lampung. Dengan agenda Pilkada Berintegritas, pembekalan kepada pasangan calon kepala daerah oleh KPK, KPU RI dan Bawaslu RI.

Menurutnya, Ketua Bawaslu RI Abhan memberikan materi pertama yang memaparkan larangan-larangan dalam pelaksanaan pemilihan seperti sanksi tegas terhadap yang terbukti TSM melakukan money politik, larangan dalam kampanye dan pelaporan dana kampanye.

Kemudian mewakili ketua KPU RI, anggota KPU RI divisi Hukum Hasyim Asy'ari, Menekankan pemilihan yang berintegritas, dimana KPU berkomitmen agar penyelenggara berintegritas, dan mendorong peserta dan pemilih agar mewujudkan pemilihan yang berintegritas dan juga pelaksanaan pemilihan di masa pandemi.

Masih menurut Refky materi yang disampaikan oleh Ketua KPK adalah agar para calon kepala daerah menjaga integritas, tidak ada money politik atau mahar politik kepada parpol, Ada tiga hal yang menjadi sorotan KPK sehingga menekankan integritas terhadap calon kepala daerah,

"Luasnya kewenangan kepala daerah, banyak kepala daerah yang tersangkut korupsi, politik uang pada pilkada," tegasnya

Terpisah Kemendagri Tito karnavian memastikan, anggaran untuk Pilkada sudah 100% ditransfer dan mengharapkan pilkada dapat berjalan dengan sukses, damai dan bebas Covid-19, Kemudian calon kepala daerah diminta untuk menandatangani pakta integritas.(wk1/mlo)

Sumber: