Dugaan Mark Up Bansos Covid-19, Inspektorat Segera Lakukan Audit

Dugaan Mark Up Bansos Covid-19, Inspektorat Segera Lakukan Audit

Medialampung.co.id - Inspektorat Provinsi Lampung melakukan pemanggilan terhadap Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Karo Kesra) Ratna Dewi, terkait pemberitaan dugaan mark up bantuan sosial (bansos) Covid-19 dengan anggaran Rp9,8 miliar.

Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah V Inspektorat Lampung, Haris Kadarusman mengatakan, pihaknya telah mengajukan 11 pertanyaan kepada Ratna Dewi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) melalui berita acara permintaan  keterangan untuk dimintai klarifikasi.

"11 pertanyaan itu, tiga pertanyaan pembuka, tiga pertanyaan terkait pemberitaan di salah satu media, dan  pertanyaan penutup. Sesuai perintah, kita telah meminta klarifikasi terkait pemberitaan di media," ujarnya saat memberikan keterangan dalam konferensi pers di ruang vidcon Dinas Kominfotik Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (23/6).

Lanjutnya, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimintai melakukan audit terkait kepastian kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran.

"Pembayaran tahap satu sudah dilakukan, maka pintunya sudah terbuka untuk kita lakukan audit. Apabila nanti ditemukan ada permainan harga, maka uang akan dikembalikan ke rekening kas daerah dengan batas waktu maksimal 60 hari," ujarnya.

Terkait proses hukum harus dilihat lebih dulu, karena hasil audit belum keluar. Proses audit, lanjut dia, biasanya membutuhkan waktu hingga 10 hari, bisa juga diperpanjang, tergantung kondisi di lapangan. 

Sebab, proses pengadaan dan pendistribusian bansos di 15 kabupaten/kota juga akan dilakukan pemeriksaan.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra mengatakan, dengan anggaran Rp9,8 miliar tersebut Biro Kesejahteraan Sosial (Kesos) menargetkan sebanyak 98 ribu paket sembako.

"Bantuan masih berjalan dan belum selesai. Dari target 98 ribu baru itu, baru sekitar 71.602 sudah tersalur ke 15 kabupaten/kota. Sisanya belum tersalur," tutupnya. (ded/mlo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: