DPRD Lambar Akan Panggil PLN Terkait Pembelokiran KWh Meter di BNS

DPRD Lambar Akan Panggil PLN Terkait Pembelokiran KWh Meter di BNS

Medialampung.co.id - DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar) akan tanyakan kepada pihak PLN Rayon Liwa, terkait penyebab terjadinya pembelokiran KWh meter para pelanggan listrik di wilayah Blok II, Pekon Srimulyo sampai ke Pemangku Sidomukti, Pekon Bandaragung. Kecamatan BNS.

Anggota DPRD Lambar asal Daerah Pilih (Dapil) Kecamatan Suoh dan BNS dari Fraksi PDI Perjuangan Sarwani, mengatakan pihaknya juga telah menerima informasi dan keluhan dari pelanggan masalah pembelokiran KWh meter secara otomatis tanpa pemberitahuan yang terjadi pada puluhan pelanggan di wilayah tersebut.

Sehingga untuk mengetahui apa penyebab pembelokiran itu, DPRD Lambar akan mengundang PLN untuk hearing guna mengetahui kejelasan masalahnya. "Jika hal itu terjadi akibat kesalahan teknis tentunya diminta agar diperbaiki, begitu juga jika disebabkan faktor lain seperti terkait isu karena dianggap masuk zona kawasan, ataupun ada faktor lain agar secepatnya diberi kepastian supaya pelanggan tidak khawatir dan was-was," terangnya.

Terpisah, Manager PLN Rayon Liwa Ahmad Royhan, menyambut baik terkait rencana DPRD Lambar untuk hearing tersebut. Dijelaskannya memang ada wilayah atau lokasi yang kini dialiri jaringan PLN di Kecamatan BNS yang masuk peta hutan kawasan berdasarkan data dari Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).

Namun demikian, tekait itu sekarang masih dalam pembahasan bersama antara pihak terkait Pemkab Lambar, TNBBS dan pihak PLN. Jadi kepastiannya tentu masih menunggu proses seperti pengukuran ulang. "Masalah pembelokiran KWh belum bisa kami jawab dan akan kami lakukan pengecekan dulu, yang pasti jika ada pembelokiran tidak ada istilah pemberian uang untuk buka blokir," tegasnya.

Kembali disebutkannya memang secara data adminstrasi pemerintahan ada surat menyurat terkait kepemilikan lahan dan status lahan yang ditempati warga, namun ada juga data dari TNBBS, karena itu masih akan dilakukan survey. "Terkait biaya beban pemasang baru, saat ini warga dimudahkan dengan jalur online, dan berapa biaya akan ditentukan sesuai daya yang diambil," singkatnya.(ius/mlo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: