Dewan Soroti Program Pemerintah Daerah

Medialampung.co.id - Rendahnya serapan anggaran pada setiap tahun berjalan menunjukan ketidakseriusan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkab Lambar dalam mengelola anggaran, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembangunan terutama infrasruktur yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Hi. Untung, S.Pd pada saat menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Lambar tahun 2020 di Ruang Sidang Maghasana DPRD, Selasa (22//10).

“Pada tahun anggaran 2019 ini, banyak pekerjaan yang baru dilaksanakan, padahal anggaran telah disetujui bersama DPRD pada bulan November tahun 2018 lalu. Mohon penjelasan?,” ujar Untung seraya menambahkan, bagaimana pemerintah daerah meyakinkan DPRD untuk merealisasikanserapan anggaran 100 persen pada triwulan ke III.

Sementara itu, Anggota Fraksi Restorasi Pembangunan Bangsa Anggi Romando, S.Hut mempertanyakan penyertaan modal terhadap PDAM Limau Kunci sebesar Rp1 miliar. “Dana penyertaan modal senilai Rp1 miliar tersebut akan digunakan untuk apa? Mengingat PDAM Limau Kunci sudah berusia cukup mapan serta bersifat profit orientied. Kita juga minta manajemen PDAM Limau Kunci untuk sesegera mungkin di evaluasi, hal itu melihat begitu banyak keluhan masyarakat dari sisi fungsi pelayanan,” ucap Anggi.

Lanjut dia, Fraski Restorasi Pembangunan Bangsa juga menyoroti masalah program bedah rumah karena banyak laporan masyarakat bahwa mulai dari pendataan dan penyaluran program tersebut sangat menyengat aroma korupsi, kolusi dan nepotisme. “Ini harus segera kita benahi di berbagai pihak teramasuk aparat pekon yang bersangkutan,” tegasnya.

Dilain pihak Anggota Fraksi Golkar Tomi Ardi, S.H meminta kepada OPD terkait yang mengelola pekerjaan fisik APBD Kabupaten Lambar untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar tidak timbul opini-opini tentang ketidakberesan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Lambar.

“Kami juga meminta penjelasan dan data rinci tentang apa yang sudah dilaksanakan oleh OPD terkait program kabupaten tangguh bencana?. Apakah pencanangan kabupaten konservasi itu sudah sudah sesuai dengan harapan, sebab dengan semakin meningatnya jumlah penduduk maka semakin sempit wilayah yang dikelola dan apa saja yang menjadi target terkait program tangguh bencana dan kabupeten konservasi pada tahun 2020 mendatang,” tandasnya. (lus/mlo)

Sumber: