Dewan Berharap Bantuan Dibagikan ke Semua Warga Lambar

Medialampunng.co.id - Anggota DPRD asal Fraksi PKS Bersatu Kabupaten Lambar Nopiyadi, S. I.P mengatakan bantuan pemerintah yang tidak merata akan membuat perangkat pekon baik pemangku, peratin atau lurah pusing karena dikhawatirkan disalahkan warganya. Masyarakat akan bertanya karena  tidak dapat bantuan padahal terkena dampak pandemi Corona (Covid-19).

"Seluruh masyarakat mulai merasakan dampak sosial dan ekonomi dari wabah ini, saya khawatir akan timbul persoalan baru jika bantuan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat. Maka perlu perencanaan matang dan tindakan cepat mengantisipasi masalah tersebut," ujar Nopiyadi.

Salah satu cara mengatasi persoalan ini, kata dia adalah dengan coba mengubah skema bantuan tunai menjadi non tunai, dari kelompok tertentu ke semua masyarakat. Seperti bantuan tanpa syarat untuk semua masyarakat Lambar.

Nopiyadi yang juga Sekretaris PKS Lambar mengungkapkan, jika tidak memungkinkan regulasi yang sudah diputuskan tetap dijalankan saja, maka pemerintah daerah harus hadir membantu yang belum tersentuh bantuan tersebut. Misal dengan program sembako satu atau dua kali penyaluran oleh pemerintah daerah tanpa terkecuali . 

Nopiyadi yakin pemerintah daerah mampu mengakomodir ini jika melihat jumlah total penduduk Lambar  86.704 KK, sedangkan yang sudah dan akan dapat bantuan pemerintah pusat baik melalui PKH/BPNT 18.329 kepala keluarga (KK),  BLT Kemensos sebanyak 10.859 KK, BLT Dana Desa sebanyak 21.239 KK lalu pisahkan dulu ASN dan aparatur pemerintahan pekon sebanyak 5.803, sehingga prioritas pemerintah daerah membantu sisanya sebanyak 30.474 KK. 

"Pemerintah alokasikan anggaran untuk sembako tersebut minimal sekitar Rp6 miliar maka Insya Allah semua masyarakat Lampung Barat tersentuh semua bantuan pemerintah," tegasnya

Jika ini dijalankan, Aleg PKS ini yakin pemerintah semua level merasa tenang dan nyaman,  selain itu meminimalisir kecemburuan antar masyarakat Lambar. 

"Bantuan tunai dan non tunai serta sembako tersebut dapat menjadi salah satu mekanisme distribusi ekonomi secara lebih adil dan merata, tentunya diberikan dengan cara-cara yang baik," ungkap Nopiyadi yang juga Ketua Fraksi PKS Bersatu DPRD LB.

Kata dia, ini salah satu cara menemukan titik temu antara yang ideal dengan yang riil, tentunya melihat kesanggupan keuangan yang dimiliki pemerintah daerah.

Skema ini mungkin belum  yang terbaik, tapi Nopiyadi meyakini bahwa skema ini yang paling mendekati baik karena akan menyelesaikan banyak hal yang ruwet dan membantu puluhan ribu kepala keluarga  dari problem sosial-ekonomi karena dampak Covid-19. (lus/mlo)

Sumber: