Anggaran Penanganan Covid-19 Lampura Dinilai Lamban

Medialampung.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, mendorong percepatan realisasi pembiayaan pemerintah dalam memerangi Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara (Lampura). Pasalnya, sampai dengan saat ini masih menggunakan dana talangan sehingga belum maksimal hasilnya.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Lampung, Imam Suhada, sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Lampura menanggapi belum terealisasinya anggaran pemerintah terhadap wabah endemik Covid-19, Kamis (9/4) kepada awak media.

"Sekarang memprihatinkan apa yang dihadapi warga di lapangan, ditengah wabah mereka juga harus dihadapkan dengan kebutuhan dasar. Macam APD masyarakat dan kebutuhan masyarakat lainnya cukup sulit, khususnya berasal dari kurang mampu. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk mendorong percepatan proses realisasi dilapangan," kata dia.

Sebelumnya, pihaknya juga telah membagikan masker, hand sanitizer dan penyemprotan desinfektan sampai di wilayah pedesaan. Dengan menggiatkan kader-kader di tingkat kecamatan sampai pelosok pedesaan. Sebagai jawaban atas kebutuhan yang sulit didapat di lapangan.

"Sesuai instruksi pusat kita mendorong mereka (eksekutif) menyegerakan realisasinya, baik itu payung hukum maupun anggaran di lapangan," terangnya.

Dirinya juga mendorong agar elemen masyarakat, dapat berpartisipasi dalam mencegah virus corona ini.

"Mari bersama-sama memerangi virus corona ini. Sehingga Kabupaten Lampura dapat terbebas dari virus mematikan ini," tegasnya.

Terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampura, Wansori pihaknya juga mendorong reschedule anggaran di eksekutif untuk menyegerakan realisasi di lapangan. Sebab, dilapangan keadaan sudah cukup membutuhkan, khususnya dalam mengantisipasi penyebaran lebih luas terhadap penyakit yang sedang mewabah.

"Apalagi mereka saat ini dihadapkan dengan minimnya kebutuhan dalam menangkal penyakit yang sedang mewabah. Seperti alat pengaman diri macam masker, hand sanitizer dan lainnya. Kita cukup prihatin keadaan ini," imbuhnya.

Sebab, menurutnya masyarakat saat ini menunggu aksi nyata pemerintah daerah dalam penanganan masalah penyebaran penyakit telah banyak menelan korban jiwa itu. Yang selama ini masih sebatas koordinasi dan rapat-rapat tanpa aksi nyata dilapangan. 

"Kamikan tidak bisa menjalankan kebijakan, tapi mereka (eksekutif) yang punya kewenangan. Jadi kami mendorong pemerintah melakukan percepatan dalam penanggulangan masalah ini," terangnya.

Sementara pihak-pihak yang terlibat, termasuk rekanan yang mengerjakan rehabilitasi ruang VIP B menjadi isolasi penganan Covid-19. Meski pengerjaan telah mencapai lebih dari 80%, namun belum ada realisasi sepeserpun. Sehingga cukup memberatkan, karena butuh gaji dan lainnya.

"Sebab itu belum ada realisasinya, kami tidak dapat berbuat banyak," imbuhnya menirukan bahasa PPTK disana. 

Informasi dikumpulkan di lapangan, anggaran penanganan Covid-19 sampai dengan saat ini belum terealisasi. Sehingga satuan kerja tergabung dalam gugus tugas percepatan penanggulangan Covid-19 mengaku belum ada realisasi di lapangan. Sehingga mereka masih menggunakan dana talangan dan terutang kepada beberapa pihak, termasuk pihak ketiga terhadap pengadaan yang ada. (ozy/mlo)

Sumber: