DPRD Lamtim Kritisi LPPA Tahun 2021

Medialampung.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Timur menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi atas Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tahun 2021, Jumat (3/6).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ariyan Putra Marga itu dihadiri Bupati M.Dawam Rahardjo, Wakil Bupati Azwar Hadi, jajaran Forkopimda dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Juru bicara Fraksi PDIP Miswanto saat menyampaikan pandangan umumnya menyatakan, fraksinya mengapresiasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan tahun 2021. 

Namun, fraksi PDIP berharap dengan adanya opini WTP itu pelaksanaan anggaran akan semakin baik dan transparan serta akuntabilitas. 

"Opini WTP tak menjamin bebas korupsi," kata Miswanto.

Senada disampaikan fraksi PKB melalui juru bicaranya Wajid Husni. 

"Kami berharap dengan raihan opini WTP, ke depan pelaksanaan anggaran semakin transparan dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat," kata Wajid.

Sementara juru bicara Fraksi Nasdem Wiwik Yuliana menilai, realisasi APBD tahun 2021 menunjukkan kemunduran. 

Pasalnya, realisasi pendapatan dan belanjanya lebih rendah dibanding tahun 2020.

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Demokrat Mursalin menyatakan mendukung agar rancangan Perda tentang LPPA untuk disahkan.

Sementara juru bicara Fraksi Gerindra Purwianto mengkritisi rendahnya realisasi pendapatan asli daerah tahun 2021. 

"Kami minta kejelasan mengapa realisasi PAD rendah," kata Purwianto.

Sedangkan juru bicara Fraksi PKS Awal Riadi berharap opini WTP yang ke empat kalinya dapat dipertahankan.

Namun, Fraksi PKS berharap Pemkab Lamtim lebih giat menggali potensi PAD. 

"Semakin tinggi capaian PAD semakin leluasa Pemkab mengalokasikan anggaran untuk pembangunan," harap Awal Riadi. 

Menanggapinya, Bupati Lamtim M.Dawam Rahardjo menyatakan, dengan raihan opini WTP dari BPK, Pemkab akan terus berusaha meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. 

Selanjutnya, terkait penurunan realisasi pendapatan Dawam menyatakan itu terjadi akibat pandemi Covid-19 yang belum selesai hingga tahun 2021. 

Kemudian, terkait rendahnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2021. Pemkab Lamtim akan terus berusaha meningkatkan capaian PAD melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi penggalian objek pajak baru.

 

"Pandangan umum fraksi akan kami jadikan salah satu pemacu semangat untuk bekerja lebih baik lagi," pungkas Dawam. (wid/mlo)

Sumber: