Fraksi Demokrat Singgung Citra Pemkab Lampung Barat yang Memburuk

LAMBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pandangan akhir Fraksi Demokrat pada rapat paripurna APBD Lampung Barat 2026 kemarin mendadak menghangat. 

Wakil Fraksi Demokrat, Dina Riyanti, secara terbuka menyinggung persoalan yang selama ini hanya beredar di ruang-ruang obrolan masyarakat: citra Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Ia menyoroti fakta yang tidak bisa diabaikan bahwa citra Pemkab Lampung Barat dinilai buruk di beberapa daerah. 

Isu ini muncul dari lambannya pelayanan publik, kurang responsifnya aparatur terhadap keluhan warga, serta persepsi bahwa kebijakan pemerintah daerah kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

BACA JUGA:Daftar Smartwatch Samsung Terbaik Beserta Fitur Unggulan dan Harga Terbaru

Menurutnya, Pemkab harus berani berbenah, terutama dalam tiga sektor krusial, yakni peningkatan kualitas SDM, penguatan birokrasi dan aparatur, serta perbaikan pelayanan publik yang dianggap melemah dan lambat merespons persoalan warga.

Kendati begitu, Dina mengapresiasi penyusunan RAPBD 2026 yang dinilai sudah mengikuti regulasi—mulai PP 12/2019 hingga Permendagri 15/2023. 

Namun, dari podium paripurna, nada suaranya berubah tegas ketika menyampaikan tiga catatan penting.

Dina menegaskan bahwa RAPBD 2026 sudah disusun sesuai koridor regulasi—mulai PP 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah hingga Permendagri 15/2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

BACA JUGA:Lakalantas Libatkan Rantis Brimob di Jalinbar Lampung–Bengkulu

Tema besar RAPBD, Penguatan SDM, Infrastruktur, dan Ketahanan Pangan untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, juga dinilai sejalan dengan kebijakan umum anggaran yang sudah disepakati bersama.

Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah awal penyusunan anggaran tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program unggulan, asalkan tetap berada dalam rel aturan.

Ketiga syarat tersebut dianggap sebagai pondasi untuk mengembalikan citra Pemkab yang mulai melemah.

Pihaknya juga meminta Pemkab melakukan efisiensi anggaran di sektor-sektor yang dianggap kurang produktif. Di sisi lain, Demokrat mendorong agar Dinas PUPR mendapat perhatian anggaran yang lebih besar demi pemerataan pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai timpang. (*)

Sumber: