Pemkab Pesisir Barat Raih WTP Enam Kali Berturut-Turut

PESBAR, MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesbar) kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Pemkab Pesbar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Pesbar, Irawan Topani, S.H., M.Kn., yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Lampung, bersamaan dengan Kabupaten/Kota lainnya, pada Senin, 26 Mei 2025.

Turut hadir mendampingi dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut antara lain Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Kabupaten Pesbar, Tedi Zadmiko, S.KM., S.H., M.M., Plt. Inspektur Henri Dunan, S.E., S.H., M.H., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pesbar, Mizar Diyanto, S.E., M.P. 

BACA JUGA:Lampung Perkuat Kerja Sama Internasional, Gubernur Hadiri Forum Bisnis di Tiongkok

Kehadiran jajaran pejabat tinggi Pemkab Pesbar menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Irawan Topani menyampaikan rasa syukur serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah dan jajaran aparatur Pemkab Pesbar yang telah bekerja keras serta menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah secara profesional. 

Menurutnya, prestasi ini bukanlah hasil kerja satu pihak, melainkan buah dari kerja sama, sinergi, dan komitmen semua pihak yang terlibat.

"Alhamdulillah, dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi, Pemkab Pesbar tetap mampu mempertahankan opini WTP untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Ini merupakan pencapaian luar biasa yang membuktikan bahwa kami serius dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," katanya.

BACA JUGA:WTP 15 Kali Berturut, Lampung Barat Tunjukkan Konsistensi Good Governance

dikatakannya, penghargaan WTP ini bukanlah titik akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan agar semakin efisien dan akuntabel. 

Ia juga mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak lengah atau terlena dengan capaian yang telah diraih. 

Tindak lanjut atas berbagai temuan dan rekomendasi dari BPK merupakan langkah penting yang harus segera dilaksanakan demi menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.

"Segera lakukan tindak lanjut terhadap seluruh temuan dan atensi dari BPK RI. Hal ini penting sebagai bagian dari evaluasi internal dan perbaikan menyeluruh. Kita ingin agar prestasi opini WTP ini tidak berhenti di tahun 2025, tetapi terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Karena tujuan akhirnya bukan hanya penghargaan, tapi pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas," jelasnya.

Sumber: