Pemkab Lampung Selatan Gelar Musrenbang 2025-2026 dan Forum Konsultasi RPJMD 2025-2029

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sekaligus Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rimau, Kantor Bappeda Lampung Selatan, pada Kamis, 20 Maret 2025.

Dalam forum ini, Pemkab Lampung Selatan mengusung visi “Mewujudkan Lampung Selatan Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” yang dijabarkan dalam tujuh misi, yang dikenal dengan istilah Pitu Vista. Kepala Bappeda Lampung Selatan, Aryan Sahurian, menyampaikan bahwa pada RKPD tahun 2026 terdapat 1.537 usulan terverifikasi, yang berasal dari Musrenbang Desa hingga Kecamatan. Selain itu, terdapat 441 pokok pikiran DPRD, yang terdiri dari 260 usulan infrastruktur, 146 usulan ekonomi, dan 35 usulan sosial pemerintah.

“Dalam Musrenbang Kabupaten Lampung Selatan ini, kita akan bersama-sama menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah,” ujar Aryan Sahurian.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengungkapkan bahwa program dan usulan pembangunan harus memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat, namun tetap mengutamakan prioritas dan kapasitas keuangan daerah. “Saya sudah intruksikan kepada semua OPD untuk menerapkan dua prinsip, yaitu impact full (dampak yang dirasakan oleh masyarakat) dan sustainable (berkelanjutan),” kata Bupati Egi.

Egi juga menyatakan bahwa program pembangunan Lampung Selatan harus linier dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan, hilirisasi, dan ketahanan energi. "Kami berkomitmen bahwa program kami harus linier dengan pemerintah provinsi dan pusat. Itu adalah komitmen kami selama 5 tahun ke depan," tegas Bupati Egi.

Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, berharap bahwa program pembangunan Pemkab Lampung Selatan dapat sejalan dengan prioritas pemerintah provinsi, yakni mendorong perekonomian inklusif, mandiri, SDM unggul, produktif, dan masyarakat yang beradab. "RKPD yang akan disusun ini harus menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Rencana pembangunan tahunan ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan," ujar Elvira Umihanni, yang mewakili Gubernur Lampung.

Sumber: