Asroni Kritik Pembiayaan APBD, Ketergantungan SILPA Dinilai Hambat Pembangunan

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Ketergantungan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi perhatian dalam rapat pembahasan realisasi anggaran.

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni, menilai kondisi tersebut perlu dievaluasi agar tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Menurut Asroni, besarnya porsi SILPA dalam struktur pembiayaan daerah berpotensi memengaruhi ketepatan waktu pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah apabila pelaksanaannya terlalu bergantung pada ketersediaan dana tersebut.

"Ini harus menjadi bahan evaluasi. Jangan sampai keterlambatan program terjadi karena kita terlalu bergantung pada SILPA. Mengapa sampai bergantung pada SILPA, itu cukup mencengangkan," ujar Asroni pada Kamis, 30 Juli 2026.

BACA JUGA:Banggar DPRD Kritik Pola Penanganan Banjir, Jangan Hanya Bagi Sembako Setiap Tahun

Dalam pembahasan tersebut, Asroni menyoroti struktur pembiayaan daerah yang mencapai sekitar Rp126 miliar.

Ia menilai dominasi SILPA dalam pembiayaan APBD perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menjadi penghambat pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Menurutnya, apabila pelaksanaan kegiatan baru dapat dilakukan setelah SILPA tersedia, maka berbagai program pembangunan berisiko mengalami keterlambatan.

Dampaknya tidak hanya terhadap rendahnya serapan anggaran, tetapi juga terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam APBD.

BACA JUGA:Damkar Bandar Lampung Padamkan Kebakaran Rumah di Gedong Air dalam Waktu 4 Menit

Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembiayaan yang selama ini diterapkan sehingga pelaksanaan program tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendanaan.

Asroni menegaskan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan anggaran, penentuan sumber pembiayaan, hingga pelaksanaan kegiatan di lapangan agar seluruh program dapat berjalan sesuai jadwal.

Menanggapi sorotan tersebut, Desti Mega Putri yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa pembiayaan APBD tidak hanya bersumber dari SILPA.

Menurutnya, struktur pembiayaan daerah juga ditopang oleh pinjaman daerah yang telah direncanakan sebagai bagian dari skema pembiayaan pemerintah daerah.

Sumber: