Disway Awards

Komisi IV Minta Tunggakan P2KM Tuntas dan Anggaran Kesehatan 2026 Lebih Akurat

Komisi IV Minta Tunggakan P2KM Tuntas dan Anggaran Kesehatan 2026 Lebih Akurat

Komisi IV meminta anggaran kesehatan 2026 dihitung akurat agar tunggakan P2KM tidak kembali terulang.--

BACA JUGA:Paskibraka Lampung Barat Dalami Nilai Pancasila Lewat Study Tour ke BPIP dan Destinasi Nasional

“Kami menerima keluhan dari dokter spesialis hingga perawat. Bayangkan kalau mereka dari Januari belum dibayar. Bagaimana nggak lari dokter-dokter ini?” katanya.

Asroni meminta Dinkes membuat perhitungan riil kebutuhan P2KM tahun 2026 agar tidak terjadi tunggakan berulang.

Ia menuturkan bahwa kebutuhan pembayaran P2KM sudah bisa diproyeksikan dari rata-rata pengeluaran per rumah sakit.

“Kalau total kebutuhan 2026 misalnya 40 miliar, anggarkan saja sekarang. Jangan sampai 2026 hanya bayar hutang 2025 lagi. Pola seperti ini harus dihentikan,” tegasnya.

BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Akan Buka 28 Kios Pasar Kreatif Siger Hadirkan UMKM di Pesisir Sukaraja

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Tumenggung, menyampaikan bahwa tunggakan untuk 2025 masih dalam proses verifikasi.

“Pelayanan P2KM 2025 sedang kita hitung. Nanti dilihat apakah terutang atau tidak di akhir tahun anggaran,” katanya.

Terkait keluhan dokter RSUD Tjokrodipo yang diduga pindah akibat tidak mendapatkan gaji, Muhtadi menegaskan bahwa masalah tersebut berada di luar kewenangan Dinkes.

“Pengelolaan Tjokrodipo itu otoritas rumah sakit. Dinas hanya sifatnya koordinasi,” ujarnya.

BACA JUGA:Donor Darah Warnai Peringatan HKN ke-61, Pemkot Bandar Lampung Targetkan 250 Kantong

Muhtadi menegaskan bahwa fokus anggaran Dinkes 2026 adalah peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

Terakhir kemudian, Asroni menegaskan bahwa target utama Komisi IV adalah memastikan proses pembayaran P2KM cepat, transparan, dan tidak menimbulkan utang baru.

“Yang penting tuntas. Jangan sampai lambat sampai berbulan-bulan apalagi setahun. Kami maklum proses audit dan verifikasi butuh waktu, tapi jangan berlarut. Pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu,” tegasnya.

BACA JUGA:Produksi Padi Lampung 2025 Diprediksi Tembus 3,20 Juta Ton, Naik 400 Ribu Ton dari Tahun Lalu

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait