MEDIALAMPUNG.CO.ID – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2026.
Gibran tiba sekitar pukul 11.15 WIB dan meninggalkan kompleks parlemen sekitar 20 menit kemudian. Kedatangannya bertujuan menyampaikan secara resmi surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan surat tersebut. Ia mengatakan, Gibran juga telah menyampaikan dokumen serupa kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta agar proses pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani.
BACA JUGA:Peduli Kesehatan Anak, YBM PLN UP3 Tanjung Karang Salurkan Bantuan untuk Arkana
Muzani menambahkan, berdasarkan keterangan Gibran, surat pengunduran diri tersebut sebelumnya juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," katanya.
Penyerahan surat pengunduran diri Gibran berlangsung di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Persoalan tersebut berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi salah satu persyaratan pencalonannya. Keabsahan dokumen itu kembali dipersoalkan melalui sejumlah gugatan hukum.
BACA JUGA:Hari Pahlawan ke-81, PLN Tegaskan Komitmen Pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima.
Dalam pertimbangan putusannya, MK turut menyinggung tidak ditemukannya bukti ijazah atau sertifikat kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan jenjang SMA.
Polemik semakin berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan Subhan.
Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan membatalkan keputusan administrasi yang menjadi dasar penerbitannya.
BACA JUGA:Pemprov Lampung Perkuat Kolaborasi untuk Tekan Angka Stunting