MEDIALAMPUNG.CO.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa.
Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendorong pemerataan ekonomi, mengoptimalkan potensi komoditas lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Hal itu disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu 21 Oktober 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Mirza mengungkapkan bahwa Lampung memiliki jumlah penduduk hampir 9,6 juta jiwa. Sekitar 70 persen di antaranya tinggal di wilayah perdesaan dan sebagian besar menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian.
BACA JUGA:Sidang Korupsi Dana PI 10 Persen PT LEB, Taufik Hidayat Tolak Kenaikan Gaji dan Tantiem Direksi
Menurutnya, besarnya potensi pertanian belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola perputaran uang yang dinilai masih lebih banyak mengalir ke kawasan perkotaan.
" Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan," ujarnya.
Mirza menjelaskan, sekitar 70 persen perputaran uang dari aktivitas ekonomi di desa selama ini mengalir ke kota. Sementara itu, hanya sekitar 30 persen yang tetap berputar di wilayah perdesaan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, terutama karena sebagian besar penduduk Lampung tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian.
BACA JUGA:Gubernur Mirza Apresiasi Pakan Ikan Mandiri, Biaya Produksi Turun hingga 50 Persen
Padahal, Lampung memiliki potensi komoditas unggulan yang besar, seperti singkong, padi, jagung, serta berbagai produk pertanian lainnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Lampung mendorong penguatan pemberdayaan masyarakat dan hilirisasi produk pertanian agar nilai tambah komoditas lokal dapat dinikmati langsung oleh masyarakat desa.
Mirza menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan agenda pembangunan. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk LPM, dibutuhkan agar program pemerintah berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan warga.
"Pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong dan penginisiasi. Oleh karena itu, salah satu cara adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat, termasuk LPM," kata Mirza.
BACA JUGA:Pemkot Bandar Lampung Perbaikan Jalan, Drainase, dan Trotoar di Sejumlah Kecamatan