Dalam fungsi pengawasan, Komisi II melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD mitra kerja dan alokasi anggaran yang dinilai masih terbatas untuk mendukung program strategis sektor ekonomi dan SDA.
“Kalau ingin hasil maksimal, anggaran harus memadai dan tepat sasaran. Banyak OPD mitra Komisi II yang perlu penguatan anggaran,” ujar I Made.
Komisi II telah menggelar sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketahanan Pangan, Biro Perekonomian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna memastikan program berjalan efektif.
Selain pertanian, kelangkaan solar juga menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada sektor pertanian, perikanan, dan distribusi barang.
“Solar ini urat nadi sektor riil. Kalau langka, dampaknya luas. Pemerintah daerah harus aktif mencari solusi bersama pihak terkait,” tegasnya.
Di sektor pariwisata, Komisi II mencatat adanya pertumbuhan, namun pengembangannya perlu ditopang infrastruktur memadai dan pemberdayaan masyarakat lokal agar manfaat ekonomi dirasakan langsung.
Menutup pernyataannya, I Made Suarjaya menegaskan tahun kedua kepemimpinan Mirza–Jihan harus menjadi fase akselerasi kebijakan yang lebih konkret dan berpihak pada rakyat.
“Tahun pertama adalah fondasi. Ke depan, Komisi II akan terus mengawal agar kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan petani, pelaku usaha, dan masyarakat Lampung secara luas,” pungkasnya. (*)