“Selama hal itu tidak membebankan, silakan. Tetapi mohon komitmennya, jangan lagi ada study tour yang memberatkan,” tegas Jihan saat itu.
Menurut Wakil Gubernur, kegiatan di luar sekolah seharusnya bersifat edukatif dan tidak menimbulkan beban biaya tambahan bagi wali murid, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SDN 1 Sukamarga belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme perizinan, sumber pendanaan kegiatan, serta apakah study tour tersebut melibatkan pungutan kepada orang tua siswa.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya di tengah upaya pemerintah daerah menertibkan kegiatan sekolah yang berpotensi membebani masyarakat.