MEDIALAMPUNG.CO.ID Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menggelar pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RS Tjokrodipo Kota Bandar Lampung.
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah menyoroti persoalan tunggakan pembayaran Pelayanan Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat (P2KM), kondisi keuangan rumah sakit daerah maupun swasta, serta perencanaan anggaran kesehatan untuk 2026.
Asroni Paslah, menegaskan bahwa pemerintah harus menghentikan pola keterlambatan pembayaran P2KM yang terus berulang setiap tahun dan berisiko mengganggu pelayanan kesehatan.
Pada pembahasan RKA 2026, P2KM kembali dianggarkan sebesar Rp25 miliar, yang diprioritaskan untuk membayar tunggakan tahun 2025.
BACA JUGA:DPRD Soroti Urgensi Transportasi Publik Modern dalam RKA Dishub 2026
Asroni menjelaskan bahwa meski angka tersebut besar, sebenarnya belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembayaran pelayanan kesehatan.
“Kalau melihat kondisinya masih tidak cukup dengan adanya anggaran Rp 25 miliar. Tapi harapan mereka nanti di Perubahan bisa ditambah lagi,” ujar Asroni.
Ia mengungkapkan bahwa pada 2025 lalu, DPRD telah menganggarkan hampir Rp60 miliar untuk melunasi tunggakan P2KM tahun 2023 dan 2024.
Namun, pada 2025 justru muncul lagi tunggakan baru yang belum dibayarkan hingga November.
BACA JUGA:RKA 2026 Bapenda Bandar Lampung Jadi Sorotan Komisi II DPRD
Menurut Asroni, jumlah tunggakan P2KM tahun 2025 sementara ini mencapai kisaran Rp15 miliar.
“Yang besar-besar seperti Tjokrodipo itu dari Januari sampai sekarang belum ada yang terbayar. Ada beberapa rumah sakit swasta yang kecil-kecil sudah dibayar, tapi yang besar masih menunggu,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran berpotensi mengganggu operasional rumah sakit dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Dirinya kemudian menyoroti keluhan yang diterima oleh Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung terkait adanya tunggakan gaji.
BACA JUGA:Paskibraka Lampung Barat Dalami Nilai Pancasila Lewat Study Tour ke BPIP dan Destinasi Nasional