BACA JUGA:Komisi IV DPRD Bandar Lampung Temukan Kejanggalan Proyek Revitalisasi Sekolah di Bandar Lampung
“Pemotongan TKDD bukan pengurangan dana daerah, hanya perubahan mekanisme. Sebagian kini langsung dikelola kementerian untuk program di daerah,” jelasnya.
Mirza mengakui Lampung bukan provinsi dengan APBD besar karena tidak memiliki sektor tambang maupun dana bagi hasil (DBH).
“Selama ini kami bertahan lewat pertanian, perkebunan, dan perdagangan,” ujarnya.
Dari total PDRB Rp483,8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah.
BACA JUGA:247 Koperasi Merah Putih Terbentuk, Siap Dongkrak Ekonomi Masyarakat Lampung Utara
“Setengahnya habis untuk belanja pegawai. Karena itu kami harus mendorong pertumbuhan lewat sektor usaha,” tegasnya.
Gubernur menegaskan, Pemprov kini berfokus “merajut dan mengkapitalisasi keunggulan infrastruktur” seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik.
“Kami ingin menjadikan Lampung sebagai wilayah ramah investasi dengan arah pembangunan yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas pertanian.
BACA JUGA:Menjelajah Pulau-Pulau Cantik di Aceh, Surga dari Ujung Barat Nusantara
“Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya masih setengah dari Vietnam. Ini yang kami kejar agar dalam tiga hingga lima tahun bisa dua kali lipat,” ujarnya.
Pemerintah pusat kini fokus memperkuat leverage komoditas strategis, dan Lampung dinilai beruntung karena memiliki hampir semua potensi itu.
“Kami sadar pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Karena itu kami butuh mitra investasi untuk bersama membangun hilirisasi di Lampung,” tegas Gubernur.
Ia menargetkan, dalam lima tahun ke depan Lampung mencapai tahap hilirisasi penuh terhadap komoditas unggulannya dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
BACA JUGA:Komisi IV DPRD Bandar Lampung Temukan Kejanggalan Proyek Revitalisasi Sekolah di Bandar Lampung