Ia juga menegaskan bahwa seluruh pembaruan sistem merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami ingin tata kelola kerja sama publikasi tidak hanya efektif, tapi juga sesuai standar akuntabilitas yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman antar pemerintah daerah dalam mengembangkan pengelolaan informasi publik yang adaptif dan profesional.
Melalui sinergi ini, diharapkan lahir inovasi baru di bidang komunikasi pemerintahan yang semakin relevan dengan dinamika media dan kebutuhan masyarakat modern.