Selain itu, kerja sama pemanfaatan aset daerah dan potensi daerah lainnya juga menjadi salah satu fokus untuk meningkatkan pendapatan.
“Dengan meningkatnya pendapatan, kami yakin bahwa proses pembangunan yang telah direncanakan dapat berjalan lebih optimal, merata, dan tepat sasaran, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak terlepas dari hasil kerja bersama yang sinergis antara unsur eksekutif dan legislatif, serta dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
“Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” katanya.
Gubernur Mirza turut menekankan pentingnya struktur belanja daerah dalam menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk menyusun belanja berdasarkan sejumlah prinsip utama antara lain kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.
“Sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2026 yang berfokus pada percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur wilayah, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik,” katanya.
Selain itu, penguatan belanja wajib dan mengikat, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.