Gubernur Lampung Dorong Kolaborasi Atasi Kemiskinan dan Tingkatkan IPM

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda, instansi vertikal, serta BUMN/BUMD untuk mendorong kemajuan daerah menuju “Lampung Maju” dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam Rapat Koordinasi di Hotel Akar, Rabu 16 Juli 2025, Gubernur menyoroti dua tantangan utama di Provinsi Lampung, yakni rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingginya angka kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2024, IPM Lampung berada di angka 73,13—terendah di Pulau Sumatra. 

Gubernur menilai hal ini erat kaitannya dengan tingginya tingkat kemiskinan yang masih mencapai 10,69%, mayoritas terjadi di wilayah perdesaan.

BACA JUGA:IPL: Perawatan Kulit Modern yang Efektif dan Aman

BACA JUGA:Penyebab dan Cara Efektif Mengatasi Sakit Tulang Punggung

"Ini adalah buah dari kemiskinan. Bagaimana mungkin daerah yang dekat dengan Jakarta, punya akses jalan dan pendidikan, justru tertinggal?” ujar Gubernur.

Padahal, Lampung dikenal sebagai Lumbung Pangan Nasional dengan hasil pertanian dan perkebunan unggulan seperti beras, jagung, singkong, kopi, cokelat, dan nanas. 

Bahkan, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 tercatat tertinggi di Sumatra sebesar 4,57%, dengan PDRB mencapai Rp483 triliun pada 2024.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Gubernur mendorong hilirisasi dan modernisasi sektor pertanian, antara lain melalui kebijakan harga gabah dan ubi kayu, bantuan alat pertanian modern seperti dryer, combine harvester, rice milling unit, serta pembangunan silo.

BACA JUGA:Kuota LPG Terancam Habis, Lampung Barat Minta Tambahan 232 Ribu Tabung untuk Desember

BACA JUGA:Keseruan JKT48 Bareng Shopee di Video Musik 'Lebih Hemat, Lebih Cepat' Terbaru!

“Inilah cara kita menciptakan nilai tambah di desa. Dengan dryer saja, Rp1,5 triliun bisa berpindah dari kota ke desa,” ungkapnya.

Di sektor pendidikan, langkah besar juga diambil dengan menghapuskan pungutan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri se-Provinsi Lampung. 

Kebijakan ini merupakan wujud komitmen Pemprov untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.