
Langkah pemerintahan baru untuk membentuk lembaga tambahan ini dinilai sebagai bagian dari visi transformasi birokrasi dan penguatan layanan publik.
Namun demikian, jika tidak diiringi dengan sistem pengelolaan keuangan yang kuat dan akuntabel, kebijakan ini berpotensi memunculkan tekanan baru terhadap anggaran negara.
Masyarakat kini menantikan implementasi konkret dari rencana tersebut serta bagaimana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara inovasi birokrasi dan efisiensi pengelolaan fiskal di tengah tantangan ekonomi nasional yang masih fluktuatif. (*)