Lampung Raih Penghargaan Provinsi Pembina KKP HAM pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia

Rabu 11-12-2024,18:01 WIB
Reporter : Dedi Andrian
Editor : Budi Setiawan

MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, menerima penghargaan sebagai Provinsi Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia RI, Natalius Pigai. 

Penghargaan tersebut diberikan pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Selasa 10 Desember 2024 malam.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, kepada Pj Gubernur Lampung Samsudin, bersama beberapa kepala daerah lainnya. 

Pemerintah Provinsi Lampung dinilai berhasil membina 15 kabupaten/kota di wilayahnya hingga meraih predikat sebagai daerah peduli HAM. 

BACA JUGA:Pj Gubernur Lampung Tandatangani Penetapan UMP Lampung Tahun 2025, Naik Rp 176.573

BACA JUGA:Akan Diadakan Besok, Sebanyak 126 Peserta di Bandar Lampung Akan Ikut Tes SKB CPNS

Keberhasilan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, serta Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024 tentang Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik berbasis HAM.

Menteri HAM RI Natalius Pigai menegaskan bahwa komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sangat kuat dalam menegakkan nilai-nilai HAM.

 Hal ini terlihat dari 50 persen poin dalam delapan pilar Astacita yang menyangkut HAM. 

"Dari delapan poin Astacita, empat di antaranya menyangkut HAM. Ini menunjukkan bahwa HAM menjadi prioritas penting karena merupakan titik temu peradaban, berpijak pada Pancasila, dan relevan dengan nilai-nilai internasional," Kata Natalius Pigai.

BACA JUGA:Pj Gubernur Lampung Tandatangani Penetapan UMP Lampung Tahun 2025, Naik Rp 176.573

BACA JUGA:Kode Redeem FF 11 Desember 2024, Dapatkan Hadiah Skin Langka dan Diamond GRATIS!

Ia juga menambahkan bahwa strategi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2045 diarahkan untuk menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan, bermartabat, dan berlandaskan HAM guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan harapannya agar peringatan Hari HAM Sedunia setiap 10 Desember dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya HAM. 

"Semoga momentum ini menggugah kesadaran kita bersama untuk memajukan persoalan HAM sebagai agenda utama pemerintah baru," tutur Menko Yusril. 

Kategori :