MEDIALAMPUNG.CO.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung, Samsudin, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan untuk Tindak Lanjut Implementasi Asta Cita Indonesia Emas 2045 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Selasa 12 November 2024.
Rakor ini dihadiri oleh para Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 yang digelar pada 7 November di Sentul International Convention Centre, Bogor, Jawa Barat, dan dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam rapat tersebut, Pj Gubernur Samsudin menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi arahan Presiden Prabowo pada Rakornas, salah satunya terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
BACA JUGA:Monev ke Batu Api dan Sidodadi, Tim Verifikasi Hadapi Medan Ekstrem
BACA JUGA:Kista Ovarium: Mengenal Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasinya
"Ini sudah menjadi garis kebijakan Bapak Presiden bahwa pelaksanaan makan bergizi gratis harus dilaksanakan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung hingga ke Kabupaten/Kota, yang secara teknis nanti akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional," Kata Samsudin.
Ia menambahkan bahwa pihaknya akan mengundang Badan Gizi Nasional untuk memberikan penjelasan teknis di Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga pelaksanaannya dapat lebih jelas.
Samsudin menekankan bahwa program makan bergizi gratis ini harus segera dilaksanakan karena memiliki efek berganda, termasuk dalam meningkatkan perekonomian.
"Tidak ada tawar-menawar lagi, program ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Efeknya akan terasa di berbagai sektor, seperti bagi pedagang sayuran dan makanan, yang turut mendukung target peningkatan ekonomi sebesar 8%," Kata Samsudin.
BACA JUGA:Resep Alami Menggunakan Bahan Kunyit untuk Tampilan Awet Muda
BACA JUGA:Cara Efektif Mengatasi Sinusitis dan Gejalanya dengan Perawatan yang Aman dan Alami
Ia juga menjelaskan bahwa di tingkat pusat sudah ada Badan Gizi Nasional yang dibantu kementerian terkait, namun secara struktur belum sampai ke tingkat provinsi.
"Maka dari itu, kita akan menetapkan pihak yang bertanggung jawab sementara untuk mengelola pelaksanaan gizi gratis sampai adanya struktur resmi dari pemerintah pusat," tambahnya.
Selain program Makan Bergizi Gratis, Samsudin juga menyoroti pelayanan kesehatan.