MEDIALAMPUNG.CO.ID - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Provinsi Lampung, Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring yang berlangsung di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung pada Senin, 21 Oktober 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mencatatkan kenaikan Indeks Harga Pangan (IPH) pada minggu ketiga Oktober 2024 lebih banyak dibandingkan dengan yang mengalami penurunan.
Selain itu, terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH dibandingkan minggu sebelumnya.
Menanggapi kenaikan IPH beras di beberapa wilayah pada minggu kedua Oktober 2024, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, Rini Andrida, menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh cuaca yang mempengaruhi produksi beras, sehingga pasokan beras menurun.
BACA JUGA:Bukan Hanya Prabowo, Berikut Daftar Presiden Tanpa Ibu Negara di Dunia
BACA JUGA:Kabar Gembira, Pemkot Bandar Lampung Gratiskan Denda PBB untuk Tiga Tahun Terakhir
Selain itu, masalah infrastruktur dan akses yang sulit juga turut berkontribusi pada situasi ini.
Rini Andrida menyampaikan berbagai langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan harga, antara lain dengan menambah pasokan dan jaringan pengecer Beras SPHP, mengoptimalkan penyaluran beras SPHP melalui pasar tradisional dan ritel modern, serta melaksanakan program pasar murah (GPM) secara masif dan tepat sasaran bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, upaya juga dilakukan untuk mempercepat penyaluran Bantuan Pangan yang dialokasikan pada bulan Agustus dan Oktober.
Ia juga menyebutkan pembentukan satgas untuk pasar murah di beberapa wilayah, mendorong pembentukan kios dan outlet pangan, serta menjalin sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.
BACA JUGA:Kabar Gembira, Pemkot Bandar Lampung Gratiskan Denda PBB untuk Tiga Tahun Terakhir
BACA JUGA:Pjs Wali Kota Bandar Lampung Beri Dukungan kepada Pelaku IKM dan UMKM untuk Lebih Kreatif
Dalam rangka pengendalian inflasi pangan, Plt. Sestama BAPANAS, Sarwo Edhy, meminta agar pemerintah daerah berperan aktif dalam mengidentifikasi potensi over supply.
Ia mengimbau setiap kepala daerah untuk memanggil manajemen ritel modern guna memastikan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beras medium dan premium.
Selanjutnya, pimpinan daerah tingkat kabupaten/kota diharapkan mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat koordinasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, yang kemudian akan diangkat ke tingkat provinsi untuk kerjasama antar daerah.