”Untuk yang tahun kemarin, mereka tidak dengan test lagi, sehingga terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh kawan-kawan guru tadi, sebenarnya pemerintah daerah telah melakukan itu di tahun lalu,” kata dia.
BACA JUGA:Pemkab Lampung Barat Tanggung Biaya BPJS Ketenagakerjaan untuk 723 Pegawai Non ASN
BACA JUGA:Atar Kuaw Gelar Musrenbang Pekon sekaligus Rembuk Stunting
Hanya saja, kata dia, terkait dengan tuntutan yang disampaikan pihaknya akan menyampaikan usulan kepada Kemenpan-RB, karena bagaimanapun juga untuk kebijakan tersebut merupakan kebijakan pusat.
”Namun kami akan berupaya dengan maksimal untuk menyampaikan usulan ini ke pusat, sehingga apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu bisa juga diakomodir di tahun 2024 ini sebagaimana diharapkan kawan-kawan di hadapan pak Kadisdikbud dalam pertemuan tersebut,” kata dia.
Selain tuntutan-tuntutan yang disampaikan tersebut, kata Mashuri, pihaknya juga menerima satu kekhawatiran para guru dan tenaga kependidikan berstatus ‘P’ dimana dengan adanya penerimaan PPPK di sekolah tempat mereka mengajar akan membuat mereka tersingkir.
”Mereka juga menyampaikan bagaimana pemerintah menjaga keberlangsungan mereka, mungkin adanya penerimaan PPPK ini mereka akan tergusur dari sekolah, dan itu dijawab dengan tegas oleh pak Kadis, bahwa tidak akan terjadi, yang penting mereka terdata Dapodik dan memiliki jam mengajar, sehingga dipastikan mereka tetap di sekolah itu,” pungkasnya.*