Sidang Kasus Korupsi Sekretariat DPRD Pringsewu Kembali Ditunda

Medialampung.co.id - Persidangan dugaan Tindak Pidana Korupsi Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu, Sri Wahyuni yang dijadwalkan digelar pada Kamis (13/1) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang kembali ditunda.

Sedianya persidangan di ruang sidang Bagir Manan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh dua (2) Hakim Anggota, dengan Jaksa Penuntut Umum Muhammad Marwan Jaya Putra, SH., MH., selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Fuad Alfano Adi Chandra, SH., MH., selaku Kepala Sub Seksi Penuntutan pada Bidang Tindak Pidana Khusus dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan agenda pemeriksaan terdakwa Sri Wahyuni.

Kasi Intelijen Kejari Pringsewu, Median Suwardi mengatakan, Persidangan kembali ditunda karena Sri Wahyuni masih sakit. 

"Dikarenakan kondisi dari terdakwa yang masih belum membaik. sehingga persidangan akan dilakukan kembali pada hari Selasa (18/1) dengan agenda pemeriksaan persidangan terdakwa," jelasnya. 

Untuk terdakwa mengikuti persidangan dari rumahnya yang didampingi oleh penasehat hukum dan Pegawai Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Terdakwa Sri Wahyuni mengikuti persidangan dari rumah melalui sarana zoom meeting. Pada persidangan sebelumnya Kamis (7/1) ditengah-tengah jalannya persidangan ketika memberikan keterangan, terdakwa mendadak pingsan.

"Persidangan ditunda dan dilanjutkan persidangan Kamis (13/1) hari ini," jelasnya.

Untuk diketahui, berdasar penghitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung No: SR -1303/PWOB/5/2021 tanggal 09 September 2021 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Dana Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019 dan 2020 sebesar Rp.311.821.300,00 (Tiga ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah).

SRW juga bersikap kooperatif selain itu kondisi kesehatannya dalam keadaan kurang baik dibuktikan dengan surat rekam medik. Selanjutnya keluarganya juga telah membuat surat jaminan akan terus bersifat kooperatif selama proses penyidikan berlangsung, 

Kemudian Srw yang didampingi Penasihat hukum juga telah menitipkan uang titipan Rp.295.000.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari jumlah total kerugian negara sebagaimana hasil penghitungan BPKP Prov Lampung.(sag/mul)