Pemkab Lampura Jamin Dana Covid-19 Transparan

Medialampung.co.id - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), menjamin pelaksanaan realisasi pembiayaan bagi penanganan covid-19 transparan dan akuntabel.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan covid-19 Kabupaten Lampura, Budi Utomo, sekaligus Plt. Bupati Lampura, menegaskan pihaknya tidak akan main-main dengan anggaran penanganan kasus covid-19. 

Sebab, menurutnya saat ini pemerintah serius dalam pelaksanaan di lapangan. Hal itu dibuktikan dengan adanya keterlibatan langsung pihak forkopimda dalam gugus tugas percepatan penanganan corona di Kabupaten Lampura. 

"Saya tegaskan ini akan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan semua karena apa, kita tidak hanya berjalan sendiri tetapi juga menggandeng forkopimda. Apalagi wakil ketua gugus tugasnya Kapolres, jadi saya kira ini dapat meminimalisir keadaan mengarah kesana," kata dia, Senin (13/4). 

Sebab, kata Budi Utomo, banyak diantaranya masih meragukan realisasinya di lapangan, khususnya dalam daring.

"Jadi kita akan berbuat seperti yang dianjurkan, karena disini banyak terlibat. Terutama aparat penegak hukumnya (APH), jadi kami tidak akan sembrono," terangnya.

Sehingga, lanjutnya, apa yang dialamatkan tersebut kurang realistis dan terkesan mengada-ada. Sebab, pemerintah juga melibatkan berbagai pihak, khusus dalam kepanitian penanganan kasus covid-19. Sehingga dapat meminimalisir apa yang ada di luar sana.

"Kita sudah bergerak juga saat ini, walaupun saat ini masih dalam tahap pembahasan. Jadi terlalu berlebihan itu, karena apa? Saat ini anggaran itu belum tersedia," tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Lampura saat ini sedang melaksanakan penyusunan, terkait anggaran yang digunakan dalam menangani kasus covid-19.

Pemkab Lampura, telah menyusun anggaran yang akan digunakan dalam percepatan penanggulangan corona di Kabupaten Lampura. 

"Jadi kenapa nilainya berubah-ubah, karena saat ini saja itu masih dalam penyusunan. Sesuai dengan hasil koordinasi terakhir dengan pemerintah pusat, dalam upaya memutus mata rantai penularan dilapangan," kata dia.

Menurutnya, dalam perencanaan awal didapat hasil Rp8,8 miliar, seiring waktu ada perubahan menjadi Rp32 miliar lebih. Juga dilaksanakan, sebagai upaya dalam menindaklanjuti perkembangan kasus covid-19 di lapangan.

"Itu termasuk pembiayaan yang dikeluarkan desa melalui dana desa (DD), yang telah ditentukan tidak lebih dari Rp60 juta. Juga setelah melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat, yang mengarahkan seluruh pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menangani wabah yang tengah marak itu. Yang saat ini masih menggunakan dana talangan di masing-masing OPD terkait, "terangnya.

Dana tersebut, kata dia, nantinya akan membiayai seluruh kegiatan termasuk bantuan langsung pada warga atau keluarga terdampak langsung corona. 

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19, sehingga dapat ditanggulangi sedini mungkin. Dan seluruh satuan kerja, baik vertikal maupun horizontal bergerak sebagai langka tegas memerangi corona disana.

Hal itu diamini oleh Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Lampura, Sofian, yang juga Pj Sekdakab. 

Menurutnya, saat ini pihaknya masih menyusun pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam penanganan masalah covid-19. "Masih dalam penyusunan, tenang saja itu. Mudah-mudahan itu akan segera direalisasikan, sehingga dapat mempercepat proses penanganan di lapangan. Sebab, sampai saat ini masih memakai dana talangan," terangnya.(ozy/mlo)