Evaluasi Hasil Verivali BDT, Dinsos Kumpulkan Operator

Medialampung.co.id - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat evaluasi hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi (Verivali) data penanganan fakir miskin atau basis data terpadu (BDT) di aula kantor Kecamatan Lumbokseminung, Senin (9/12).

Membuka acara itu, Camat Lumbokseminung Pinnur S.E., menyambut baik kegiatan evaluasi itu, karena melalui pertemuan itu dapat menjadi wadah untuk sharing atau membangun koordinasi terkait persoalan-persoalan yang ada dalam proses verifikasi dan validasi data BDT di wilayah setempat.

“Kami sangat menyambut baik, karena mungkin yang selama ini operator ada yang belum paham bisa bertanya langsung apa yang menjadi kendala, sehingga kedepan proses pengumpulan atau verivali BDT ini dapat menghasilkan data yang valid, akurat dan mutakhir,” terang dia.

Ia juga berharap kepada seluruh jajaran peratin agar dapat mendukung kegiatan verivali BDT yang dilakukan petugas operator di setap wilayah, mengingat kegiatan update data akan dilakukan secara rutin.

“Saya berharap kepada peratin agar dapat mengawal penuh kegiatan ini, lalu diverifikasi dan validasi dengan benar, supaya kita bisa memulai dengan yang benar.Kalau datanya sudah benar, maka yakinlah kalau hasilnya juga akan benar,”pintanya.

Sementara itu, Kasi Penanggulangan Fakir Miskin Darwin Hasni, S.E., mendampingi kepala Dinsos Lambar Hi. Raswan, S.H., menyebutkan, bahwa maksud dan tujuan dari rapat evaluasi ini adalah ingin mengevaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang tertuang di dalam basis data terpadu khususnya di wilayah setempat

“Kegiatan verivali BDT 2019 sudah selesai, kedatangan kami hari ini dalam rangka evaluasi agar kedepan semakin maksimal, sebab data ini sangat penting sebagai syarat bagi masyarakat agar bisa menerima bantuan sosial dari program APBN Pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera dan lainnya,” papar Darwin.

Sebab, ia menambahkan bahwa pemutakhiran ini menjadi penting sekali, mengingat kedepan seluruh program-program yang berhubungan dengan penanganan fakir miskin akan menggunakan basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI dan akan terus diupdate setiap tahunnya. Sehingga masyarakat penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan. (edi/mlo)