Nikman: Penertiban Bangunan Liar di Baradatu Kondusif

Medialampung.co.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Waykanan Nikman Karim, S.H, didampingi Sekdakab Waykanan Saipul S.sos, M.IP., Kasat pol PP, Dandim, Polres, Kapolsek Baradatu, Danramil, Camat Baradatu, Desta Budi Rahayu, S.STP, Pawit Sekcam Baradatu, Unsur TNI, POLRI, Kepala Kampung setempat, memimpin Penertiban satu Bangunan Liar di Ruas Jaringan Irigasi Way Umpu Kecamatan Baradatu atau tepatnya di Kampung Tiuh Balak 1 Kecamatan Baradatu, Jumat (27/8).

Menurut Nikman, penertiban yang dilakukan itu mengacu pada peraturan Menteri PUPR Nomor : 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi, Keputusan Bupati Waykanan Nomor : B.74/IV.04-WK/HK/2021 tentang pembentukan Tim Sosialisasi Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Saluran Irigasi Way Umpu di Kecamatan Baradatu Kabupaten Waykanan, Surat Kepala Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Nomor : SA.04.03-AW/74 tanggal 29 Januari 2021 perihal Penertiban Bangunan Liar Daerah Irigasi (PD) Way Umpu dan Hasil Rapat melalui Zoom Meeting Forkopimda Kabupaten Waykanan beserta Institusi terkait dan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung tanggal 27 Juli 2021.

“Alhamdulillah penertiban sejak awal berjalan lancar, dan kalau saja bangunan yang ini tidak berbarengan dengan penertiban beberapa bangunan liar yang pertama, itu karena kita masih memberikan ruang kepada pemilik bangunan guna mempersiapkan diri, namun sesungguhnya semua harus tunduk dan mentaati aturan diatas, dan sekarang ruang sempadan jaringan irigasi baik garis sempadan kanan maupun kiri yang sudah ditertibkan, dengan aman dan terkendali tanpa ada hambatan,” tegas Nikman.

Pada kesempatan itu pula Nikman menampik akan adanya rencana masyarakat menggelar Demo terkait penertiban tersebut, 

“Demonstrasi itu tidak benar dan hanya isu, buktinya hari ini semua lancar, karena sebelum melakukan pembongkaran prosesnya sudah cukup panjang, dari himbauan teguran dan lain-lain semuanya sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, jadi kalau yang ini agak terlambat, kita juga harus maklum," jelasnya.

Masih kata Nikman, kehadiranya pada proses pembongkaran itu, untuk memastikan penertiban bangunan liar berjalan lancar, karena memang bangunan itu berdiri diatas tanah negara dan tanpa izin.

[caption id="attachment_176111" align="aligncenter" width="735"] Ketua DPRD Kabupaten Waykanan Nikman Karim, S.H[/caption] Ditempat yang sama, Sekretaris daerah Kabupaten Waykanan Saipul, S.Sos,, M.IP., menambahkan, kehadirannya ingin memastikan proses eksekusi satu rumah permanen di kampung Tiuh Balak 1 berjalan dengan kondusif.

“Karena ini adalah aset negara yang harus kita jaga bersama dan juga menyangkut kepentingan umum serta masyarakat luas, bila jaringan irigasi ini airnya mengalir dengan lancar maka di situ ada 7500 hektar sawah yang akan teraliri dan itu semua adalah milik masyarakat Kabupaten Waykanan dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri,” tutupnya.

Dalam pada itu, salah satu warga yang meminta namanya tidak ditulis menyatakan, bangunan-bangunan yang berada di pinggir saluran irigasi itu bukan berusia 1 dan atau 2 tahun akan tetapi sudah puluhan tahun, akan tetapi tidak ada teguran dari pihak yang berkompeten, selain itu kalau dikatakan ada 750 hektar sawah yang menanti air dari irigasi itu menjadi pertanyaan besar, sebab banyak sawah sawah itu sekarang sudah berubah fungsi menjadi kebun karet dan sawit.

“Saya asli sini tetapi saya tidak tahu kalau itu tanah negara , karena sejak saya ingat bangunan itu memang sudah ada disana, lalu untuk sawah mungkin tidak tepat karena sawah itu sekarang sudah banyak yang jadi kebun karet dan kebun sawit,” imbuh Sumber terpercaya Radar tersebut.(sah/mlo)