Anggaran Persiapan Pemkab Lampura Standby

Medialampung.co.id -  Pemerintah Daerah Lampung Utara (Lampura), mengklaim dana awal biasanya dikeluarkan saat tahun anggaran baru siap dalam menunjang kinerja aparat di lapangan. 

Hal itu diungkapkan Sekdakab Lampura, Drs. Lekok MM, menjawab pertanyaan sejumlah satker yang hingga kini anggaran awal macam UP dan GU belum ada realisasi di lapangan, meski telah diajukan kepada pemerintah daerah, Jumat (19/2), usai melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan pejabat eselon III dan IV di lingkup pemkab setempat.

Sehingga para kepala OPD atau KPA, PPK bahkan hingga tingkat PPTK harus mengambil langkah dengan berbagai cara, agar pelayanan dapat tetap terlaksana.

"Untuk anggaran persiapan pemerintah daerah, itu intinya senantiasa ready. Tapi tadi, semua harus memenuhi mekanisme dan proses pelaksanaan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan berlaku," kata Lekok.

Apabila tidak memenuhi standar akuntansi keuangan, kata dia, maka secara otomatis belum dapat dicairkan. Sehingga, itu yang membuat pemerintah harus lebih hati-hati karena dituntut pertanggungjawabannya. 

Sebab, uang itu berasal dari rakyat, dan harus digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

"Harus lebih teliti dan lebih hemat, khususnya dalam menggunakan anggaran yang berasal dari masyarakat ini,” terangnya.

Saat ditanya terkait transparansi anggaran penanganan covid-19 Lampura, pihaknya mengklaim bahwa informasi yang berkembang selama ini karena ada miskomunikasi. 

Sehingga pihaknya berharap dapat lebih optimal dalam memberikan keterangan seluas-luasnya, sesuai dengan peraturan yang.

"Mungkin apa yang mereka sampaikan terkait dengan realisasi penggunaan anggaran Covid-19, belum dikuasai secara teknis. Semua anggaran itu lengkap dan transparan, baik itu penggunaannya maupun pertanggung jawabannya,” imbuhnya.

Informasi dikumpulkan di lapangan, sejumlah OPD/satker di lingkup Pemkab Lampura sampai dengan saat ini belum merealisasikan anggaran awal dalam dinas/instansinya. 

Sehingga menyebabkan mereka kalang-kabut, dalam memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan tugas fungsinya di lapangan.

"Ya, kalau itu kami usaha. Caranya dengan talangan, karena memang dana persiapan (UP-GU) belum ada realisasinya,” ujar salah seorang pejabat yang enggan disebutkan identitasnya. (adk/ozy/mlo)