Medialampung.co.id - Aksi massa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlanjut dari berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil.
Massa melakukan orasi di depan pintu masuk kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Selasa (13/10). Massa menyayangkan dari awal pembuatan undang-undang yang sampai disahkan sangat minim partisipasi publik dan ditutup-tutupi oleh pemerintah yang dinilai sangat bermasalah dan tentunya merugikan rakyat Indonesia kebanyakan di masa depan. Karena itu demonstran terus meminta untuk mencabut undang-undang tersebut. "Cabut dan batalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Bebaskan semua kawan-kawan kami yang masih belum dibebaskan karena melakukan aksi massa penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja," teriak para aksi di depan gerbang pintu masuk kantor DPRD Lampung. "Tetap rapatkan barisan, Perkuat solidaritas, karena perjuangan kita masih panjang kawan, Sampai Omnibus Law bisa kita jegal," kata salah aksi dengan pengeras suara. Berdasarkan pantauan medialampung.co.id para aksi berorasi tertib dan terlihat para aparat kepolisian, TNI dan Satpol PP Berjaga jaga di depan Kantor DPRD Lingkungan Pemprov Lampung (ded/mlo)Aksi Massa Tolak UU Cipta Kerja Masih Lanjut
Selasa 13-10-2020,16:13 WIB
Editor : Budi Setiyawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Senin 25-05-2026,14:35 WIB
Pertamina Bantah Isu Larangan Pertalite untuk Merek Kendaraan Tertentu Mulai 1 Juni 2026
Senin 25-05-2026,18:33 WIB
Gubernur Mirza: LKPJ Bukan Sekadar Agenda Administratif Tahunan
Senin 25-05-2026,16:42 WIB
Pasokan Listrik di Lampung Berangsur Stabil, PLN Terus Lakukan Pemulihan
Senin 25-05-2026,20:44 WIB
Isu Potong Gaji ASN, Kanwil Kemenag Lampung Beri Klarifikasi
Terkini
Senin 25-05-2026,20:44 WIB
Isu Potong Gaji ASN, Kanwil Kemenag Lampung Beri Klarifikasi
Senin 25-05-2026,18:33 WIB
Gubernur Mirza: LKPJ Bukan Sekadar Agenda Administratif Tahunan
Senin 25-05-2026,16:42 WIB
Pasokan Listrik di Lampung Berangsur Stabil, PLN Terus Lakukan Pemulihan
Senin 25-05-2026,14:35 WIB
Pertamina Bantah Isu Larangan Pertalite untuk Merek Kendaraan Tertentu Mulai 1 Juni 2026
Minggu 24-05-2026,22:29 WIB