Realisasi Pajak dan Retribusi Lampung Selatan Tembus Rp224 Miliar

Realisasi Pajak dan Retribusi Lampung Selatan Tembus Rp224 Miliar

PAD Lampung Selatan Capai Rp224 Miliar--

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus memperkuat strategi penerimaan pajak dan retribusi daerah menjelang penutupan tahun anggaran 2026. Hingga 30 September 2026, realisasi gabungan kedua sektor tersebut tercatat mencapai Rp224.070.884.224 atau setara dengan 79,52 persen dari target yang ditetapkan.

Berdasarkan data resmi Badan Pengelola Pajak dan retribusi daerah (BPPRD) Lampung Selatan, penerimaan pajak daerah menyumbang angka Rp210.854.990.669,40 atau 80,20 persen dari target Rp262,9 miliar. Sementara itu, sektor retribusi daerah berhasil mengumpulkan Rp13.215.893.555,00 atau 69,94 persen dari target sekitar Rp18,89 miliar.

Capaian ini menjadi bahan evaluasi serius dalam Rapat Evaluasi Capaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan III di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Selasa (13/10/2026). Kepala BPPRD Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, menyoroti perlunya perluasan pendataan dan pemetaan objek pajak secara menyeluruh.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah pajak reklame yang baru terealisasi 63,16 persen, sedikit menurun dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 66,97 persen. Pergeseran tren promosi masyarakat ke arah media sosial dinilai memengaruhi pendapatan reklame konvensional, sehingga BPPRD kini membidik potensi baru seperti reklame pada fasilitas layanan kesehatan dan tenaga kesehatan.

“Potensi pajak harus terus kita gali. Kami berupaya memperluas pendataan dan mengidentifikasi objek-objek pajak yang selama ini belum tergarap secara optimal agar penerimaan daerah dapat ditingkatkan,” kata Iwan.

Selain menyasar wajib pajak umum, BPPRD juga menggulirkan Gerakan ASN Lapor Pajak (Gaspolpak) untuk mendongkrak kepatuhan internal. Program ini memfasilitasi aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki aset tanah atau bangunan namun belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Melalui Gaspolpak, kita ingin menunjukkan bahwa ASN juga harus menjadi contoh dalam ketaatan membayar dan melaporkan pajak. Kita mengajak masyarakat untuk taat pajak, sehingga aparatur pemerintah harus terlebih dahulu memberikan teladan,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab Lampung Selatan, Edy Firnandi, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memaksimalkan sisa waktu tiga bulan terakhir. Menurutnya, evaluasi harus berbasis data objektif agar setiap program pembangunan yang sudah dianggarkan dapat berjalan lancar sesuai ketersediaan pendapatan daerah.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait