DPRD Bandar Lampung Soroti Peran Inspektorat, Jangan Sampai Ada Temuan BPK

MEDIALAMPUNG.CO.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung mengingatkan Inspektorat Daerah agar menjadi teladan bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menerapkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Romi Husin, seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Inspektorat Kota Bandar Lampung di Gedung DPRD, Rabu, 14 Oktober 2026.

Romi menjelaskan, penggunaan anggaran Inspektorat secara teknis didominasi belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji, serta kebutuhan operasional kantor.

Namun, hal itu tidak mengurangi kewajiban instansi tersebut untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan efektif dan sesuai regulasi keuangan negara.

BACA JUGA:Pengangguran Bandar Lampung Disebut 7 Persen, Ini Tanggapan Kepala Disnaker

"Secara teknis penyerapan anggaran mereka itu untuk pembayaran gaji pegawai dan operasional kantor. Kami menekankan bahwa Inspektorat ini adalah cermin dan contoh bagi OPD-OPD lain di lingkungan Pemkot Bandar Lampung," ujar Romi.

Menurut Romi, Inspektorat memiliki tanggung jawab moral sekaligus kelembagaan untuk menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai aparat pengawas internal pemerintah, instansi tersebut harus mampu memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Ia menegaskan, pengelolaan keuangan yang baik juga perlu dibarengi upaya pencegahan terhadap persoalan administrasi maupun temuan dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BACA JUGA:Pemprov Lampung Tekankan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Lampung

"Jangan sampai penggunaan anggaran itu tidak habis dan ada temuan-temuan BPK. Kalau mereka sudah ada temuan BPK dan memberikan contoh yang tidak baik, maka OPD yang lain tidak akan memberikan contoh yang baik," kata Romi.

Ia menilai, keteladanan Inspektorat menjadi penting karena lembaga tersebut menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Konsistensi dalam menerapkan aturan dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga kredibilitas sistem pengawasan internal pemerintah.

Meski mengingatkan pentingnya akuntabilitas, Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung juga menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan keuangan Inspektorat selama ini.

Sumber: