Sambut HUT RI ke-81, PLN Percepat Pemerataan Listrik di Provinsi Lampung

MEDIALAMPUNG.CO.ID – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, PT PLN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pemerataan akses energi hingga ke pelosok daerah.

Di Provinsi Lampung, komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan jaringan listrik yang menjangkau desa dan dusun yang sebelumnya belum teraliri listrik PLN.

Langkah ini dilakukan agar semakin banyak masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang andal untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari perekonomian, pendidikan, layanan kesehatan, hingga peningkatan kesejahteraan.

Hingga Juni 2026, PLN berhasil menghadirkan jaringan listrik di tujuh desa dan dusun di Provinsi Lampung. Capaian tersebut mendorong Rasio Desa Berlistrik (RDB) PLN meningkat menjadi 99,85 persen.

BACA JUGA:Empat Dapur MBG di Lampung Ditutup Permanen, Seluruhnya Berada di Lampung Timur

Sementara itu, Rasio Desa Berlistrik Total di Provinsi Lampung telah mencapai 100 persen, yang berarti seluruh desa di Lampung kini telah memiliki akses listrik, baik melalui jaringan PLN maupun sumber listrik lainnya.

Pada 2026, PLN juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 40 lokasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.

Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan usulan pemerintah daerah serta hasil verifikasi lapangan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, dan kesiapan infrastruktur agar pemerataan akses listrik dapat berjalan secara optimal.

Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan (UP2K) Lampung, I Putu Kesama, mengatakan perluasan akses listrik merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh masyarakat.

BACA JUGA:BGN Tindak Tegas Dapur MBG Bermasalah, 833 SPPG Disuspend Tanpa Pembayaran

Menurutnya, setiap desa yang berhasil mendapatkan akses listrik akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, memperoleh layanan publik yang lebih baik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Putu mengungkapkan, pembangunan jaringan listrik di sejumlah wilayah masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satunya adalah lokasi yang berada di kawasan hutan register maupun wilayah yang membutuhkan perizinan dari berbagai instansi.

Karena itu, PLN terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, Balai Kawasan Hutan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar seluruh tahapan perizinan dan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sumber: